Wakil Ketua DPRD Surabaya: Penahanan Ijazah oleh Perusahaan Bentuk Arogansi dan Pelanggaran Hukum

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menanggapi serius polemik penahanan ijazah oleh perusahaan yang menyeret Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, hingga ke ranah hukum. Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk arogansi dan pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi.

Dia menilai praktik penahanan ijazah oleh pemberi kerja merupakan pelanggaran serius terhadap hak dasar pekerja dan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.

“Ijazah, baik ijazah perguruan tinggi maupun ijazah SMA, ijazah apapun itu tidak boleh dijadikan objek perjanjian hubungan industrial antara pemberi kerja dengan pencari kerja,” tegas Fathoni saat dikonfirmasi beritajatim.com, Sabtu (12/4/2025).

Menurut Fathoni, ijazah merupakan dokumen otentik yang menunjukkan bahwa seseorang telah menempuh pendidikan formal dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai jaminan utang atau alat menekan dalam relasi kerja. Ia menilai kasus yang melibatkan Armuji hanya puncak dari gunung es.

“Artinya apa? Yang terjadi pada kasus yang ditangani oleh Pak Wakil Wali Kota ini fenomena gunung es. Praktik seperti ini mungkin saja terjadi di hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Surabaya,” ujar politisi Golkar ini.

Ia berharap, kasus ini menjadi momentum penting untuk mengakhiri praktik semacam ini di Surabaya. Penahanan ijazah bahkan setelah pekerja berhenti kerja disebutnya sebagai bentuk kezaliman yang mengancam masa depan para pekerja.

“Terlepas kemudian katakanlah ada tanggungan utang ketika perjanjian hubungan industrial itu terlaksana, itu ijazah tidak dijadikan objek fidusia atau objek jaminan karena itu mengganggu atau membunuh masa depan para pekerja yang ada di kota Surabaya,” tegas mantan lawyer ini.

Fathoni juga mengkritik sikap pemilik perusahaan yang hanya menyampaikan permintaan maaf karena polemik yang timbul, bukan karena substansi pelanggaran.

“Tetapi saya tidak melihat permintaan maaf itu karena menahan ijazah warga Surabaya yang sudah tidak terikat hubungan industrial dengan yang bersangkutan. Nah, yang kedua, yang bersangkutan juga tidak meminta maaf karena tidak memuliakan penyelenggara negara yang hadir bertamu untuk melakukan proses tabayun, proses klarifikasi persoalan,” ucap Fathoni.

Ia menyebut sikap tersebut sebagai bentuk arogansi dan mendesak agar tindakan tegas segera diambil. Tidak boleh ada pihak manapun di Surabaya yang merasa berada di atas hukum.

“Kita tidak boleh lagi di Surabaya ini orang merasa berdiri di atas regulasi, orang merasa di atas regulator,” tutur dia.

Fathoni mendorong agar Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dan Disnaker Kota Surabaya segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap praktik hubungan kerja.

“Kami berharap Dinas Tenaga Kerja Provinsi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya melakukan audit secara menyeluruh terhadap semua status hubungan industrial antara pemberi kerja dengan pencari kerja di Kota Surabaya,” tegas dia.

Ia menekankan bahwa praktik penahanan ijazah tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan harus dihentikan sepenuhnya.

“Kasihan kalau kemudian orang sudah berhenti kerja di satu tempat tapi kemudian tidak bisa mencari kerja di tempat lain karena syarat formil bahwa yang bersangkutan telah menempuh jenjang studi pendidikan itu kemudian tidak dimiliki,” pungkasnya. [asg/beq]