Demo di Depan DPRD Tuban, Mahasiswa Bakar Ban Bekas

Tuban (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, Rabu (26/3/2025). Demonstrasi berlangsung tertib meski massa sempat membakar ban bekas.

Mereka terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Institut Agama Nahdlatul Ulama (IANU) dan Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban.

Dalam aksi ini, mereka menolak revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI yang dinilai menghidupkan kembali praktik dwifungsi ABRI. Selain itu, mereka juga mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.

Sebagai bentuk protes, mahasiswa melakukan aksi teatrikal dengan membawa properti berbentuk pocong bergambar wajah Presiden Republik Indonesia. Pocong tersebut kemudian diberikan kepada Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro (Fraksi Golkar), Wakil Ketua DPRD Tuban H. Miyadi (Fraksi PKB), dan Wakil Ketua DPRD Tuban Andik Hartanto (Fraksi PDI Perjuangan), yang turut hadir dalam aksi tersebut.

Koordinator aksi, Ahmad Wafi Amrillah, menegaskan bahwa revisi UU TNI berpotensi mengembalikan TNI ke ranah sosial politik, bahkan ke sektor ekonomi seperti era Orde Baru.

“Pengesahan perubahan UU TNI ini didasari ambisi DPR RI dan Presiden. Ini justru menarik kembali TNI ke dalam peran sosial politik, bahkan bisnis, seperti masa lalu,” ujar Ahmad Wafi Amrillah.

Ia juga mengingatkan bahwa TAP MPR VI Tahun 2000 yang memisahkan TNI dan Polri bertujuan mengoreksi kesalahan masa lalu. Menurutnya, keterlibatan TNI dalam ranah politik hanya akan mengulang penyimpangan yang pernah terjadi.

Selain itu, Ahmad Wafi menyoroti dampak perpanjangan masa pensiun yang dianggap hanya akan menambah jumlah perwira non-job. Ia juga mengkritisi perluasan jabatan sipil bagi perwira aktif TNI yang dinilai mengancam supremasi sipil dan independensi TNI.

“Revisi ini juga membuka ruang intervensi TNI dalam politik dan keamanan negara. Apalagi, perubahan dilakukan secara tertutup tanpa urgensi yang jelas, sehingga mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta prinsip partisipasi publik,” tambahnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro, menyatakan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi tersebut ke DPR RI.

“Kami berkomitmen untuk menyampaikan semua tuntutan mahasiswa ke DPR RI, karena revisi UU TNI ini merupakan produk dari DPR RI, bukan DPRD Tuban,” tegas Sugiantoro.

Aksi demonstrasi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. [ayu/but]