Pacitan (beritajatim.com) – Dua kasus kematian bayi secara beruntun di Kecamatan Sudimoro mengundang perhatian DPRD Pacitan. Komisi II DPRD yang bermitra dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) mengaku tidak mendapat laporan resmi atas kejadian tragis yang terjadi pada bulan Februari lalu itu.
Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, mengungkapkan keterkejutannya saat mengetahui kasus tersebut. Menurutnya, angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) seharusnya menjadi prioritas utama dalam program kesehatan daerah. “Kami sangat prihatin. Ini masalah serius yang tidak bisa dianggap sepele. Dinkes semestinya lebih proaktif, bukan malah diam,” tegasnya, Selasa (25/3/2025).
Rudi menyoroti lemahnya pengawasan Dinkes terhadap fasilitas kesehatan, termasuk klinik dan rumah sakit swasta. Ia menegaskan bahwa anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab tersebut. “Komisi II tidak pernah membatasi anggaran untuk kesehatan. Jadi, jangan berlindung di balik alasan klasik keterbatasan dana,” kritiknya.
Tak hanya Dinkes, peran Ikatan Bidan Indonesia (IBI) juga mendapat sorotan. DPRD Pacitan meminta pemetaan daerah rawan AKB di 12 kecamatan di Pacitan agar pengawasan bisa lebih ketat, terutama di daerah perbatasan. “Wilayah perkotaan mungkin lebih aman, tapi bagaimana dengan Sudimoro yang berbatasan langsung dengan Trenggalek dan Ponorogo? Sejauh mana pengawasan di sana?” tanya Rudi.
Salah satu faktor yang dianggap berkontribusi terhadap kasus ini adalah rendahnya edukasi kesehatan bagi orang tua. Namun, DPRD menegaskan hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk lepas tangan. “Justru ini tugas Dinkes untuk hadir dan memberikan edukasi agar kasus serupa tidak terulang,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD juga menyoroti dugaan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) yang kedaluwarsa di lokasi kejadian. Menurut Rudi, alasan masa transisi perizinan tidak bisa menjadi pembenaran. “Dinkes tidak boleh berdalih aturan masih dalam proses. Regulasi itu dibuat untuk dipatuhi, bukan dijadikan tameng atas kelalaian,” tegasnya.
DPRD Pacitan kini berencana memanggil Dinkes dan IBI dalam rapat dengar pendapat guna mengevaluasi kebijakan serta mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang. “Kami ingin langkah konkret, bukan sekadar wacana. Kesehatan ibu dan bayi harus menjadi prioritas tanpa kompromi,” pungkas Rudi. [tri/beq]
