Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember tegak lurus terhadap pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hal ini disampaikan Fawait saat berpidato dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (20/3/2025) petang.
“Apapun yang menjadi visi-misi pemerintah pusat dan provinsi, Pemkab Jember siap bersinergi mewujudkan Jember baru Jember maju,” kata Fawait.
Fawait mengatakan, saat ini berfokus melayani masyarakat. “Karena filosofi bernegara, khususnya otonomi daerah adalah kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang baik. Dua ini filosofi pemerintahan daerah atau otonomi daerah,” katanya.
Pemkab Jember berkomitmen mengatasi persoalan kemiskinan absolut yang menduduki peringkat kedua di Jatim dan angka pengangguran. “Kami akan memulai dari angka kemiskinan. Kami akan menyejahterakan masyarakat Jember lewat government expenditure, supaya dikelola sebaik mungkin,” kata Fawait.
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Jember saat ini masih tertinggal dibandingkan kabupaten dan kota lain di Jatim dan Indeks Reformasi Birokrasi terendah.. “Tapi insyaallah lima tahun ke depan dengan kolaborasi bupati, wakil bupati, DPRD, dan seluruh jajaran, insyaallah Jember akan jauh lebih baik dibanding hari ini,” katanya.
Fawait mengaku sudah berkonsultasi dengan ahli bidang pemerintahan. “SAKIP kita harus bagus. SAKIP ini merupakan indikator bagaimana kita mengelola APBD dengan baik. SAKIP kita hari ini nomor tiga dari bawah di Jatim, dan SAKIP intinya di perencanaan, penganggaran, pengawasan,” katanya.
Fawait berjanji memperkuat perencanaan, penganggaran, dan pengawasan, sehingga belanja pemerintah bermanfaat sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Usai acara, Fawait mengatakan, angka kemiskinan adalah pekerjaan rumah di Jember. “Pokoknya harus lebih baik dibanding hari ini,” katanya.
Soal kemiskinan ini, Jember mendapar perhatian tersendiri. “Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) kita terlama, Berarti tidak cepat baik kelas. Kedua, angka kemiskinan terbanyak kedua. Ini akan jadi fokus kami. Tapi kami harus tahu dulu datanya,” kata Fawait.
PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan pemerintah kepada keluarga miskin dan rentan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, terutama melalui akses pendidikan dan kesehatan. [wir]
