Surabaya (beritajatim.com) – Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) Jawa Timur menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk membuka Unit Layanan Hukum (ULH) di setiap Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat di seluruh Jatim.
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, dalam audiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Senin (10/3/2025). Audiensi tersebut membahas strategi penguatan layanan hukum di berbagai wilayah.
“Program ini sebelumnya hanya mencakup klinik kekayaan intelektual, namun kini diperluas dengan layanan Perseroan Perorangan, Harmonisasi Peraturan Daerah (Perda), hingga penyuluhan hukum. Kami akan membentuk ULH di setiap Bakorwil agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan hukum,” jelas Haris Sukamto.
Selain perluasan layanan hukum, Kemenkum Jatim juga meluncurkan program “Goes to Pesantren” untuk melindungi produk pesantren dan meningkatkan ekonomi pesantren di Jatim. Program unggulan lainnya mencakup pelindungan produk Indikasi Geografis, seperti beras Sintanur Lembah Raung dari Bondowoso dan rencana pelindungan Durian Merah Banyuwangi.
Gubernur Khofifah menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta.
“Kolaborasi dengan pihak swasta, seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), sangat penting untuk mendukung program-program ini. Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan pada pelindungan produk pesantren yang memiliki potensi ekonomi besar,” kata Khofifah.
Gubernur juga mengajak untuk melakukan evaluasi berkala terhadap program yang sudah berjalan, baik di tingkat Bakorwil maupun pesantren, guna memastikan efektivitas dan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
Audiensi ini memperkuat komitmen Kemenkum Jatim dan Pemprov Jatim dalam meningkatkan pelayanan hukum serta melindungi produk lokal, termasuk dari sektor pesantren dan UMKM. Sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta diharapkan dapat membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, hadir beberapa pejabat penting, termasuk Pamuji Raharja (Kakanwil Ditjen Imigrasi Jatim), Kadiyono (Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jatim), serta beberapa kepala divisi dan bidang seperti Titik Setiawati, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, Pahlevi Witantra, dan Yukatsih. Dari pihak Pemprov Jatim, turut hadir Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sigit Priyanto, serta beberapa pejabat lainnya. [uci/beq]
