Mojokerto (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta kuota 40 unit pembangunan sekolah rakyat untuk Jawa Timur. Pembangunan tersebut merupakan rencana dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan bagi para siswa dari keluarga miskin.
“Iya, kemarin kebetulan Gus Ipul (Mensos) menginformasikan bahwa baru ada arahan dari Pak Presiden untuk menyiapkan sekolah rakyat,” ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto di Gedung DPRD Kota Mojokerto, Rabu (5/3/2025).
Diketahui, pemerintah pusat akan menyiapkan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan satu unit sekolah rakyat. Sementara pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan lahannya.
Sekolah rakyat tersebut, lanjut Khofifah, semuanya boarding school (asrama) dan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kategori miskin dan miskin ekstrem. Tujuannya berkelanjutan di dalam pembelajaran pembentukan karakternya dan bisa lebih terpandu.
“Pemerintah akan menyiapkan anggarannya kira-kira satu unit sampai dengan Rp100 miliar dan daerah diminta menyiapkan lahannya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, multiplier effect-nya sangat banyak dalam waktu dekat pasti bisa menyerap tenaga kerja. Dalam jangka panjang ini bisa mendorong peningkatan kualitas SDM kita, peningkatan IPM kita,” ujarnya.
Menurutnya, program tersebut bisa memberikan kesetaraan posisi dengan Indonesia Emas 2045. Jika Provinsi Jawa mendapat kuota sebanyak 40 unit Sekolah Rakyat dan satu unit senilai Rp100 miliar maka Jawa Timur akan mendapatkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
“Itu artinya bahwa sekian banyak tenaga kerja bisa kita rekrut dan kita bisa memberikan harapan bagi anak-anak warga yang terindikasi miskin ekstrem dan miskin. Kita sedang mengkoordinasikan antara Pak Mensos, Pak Menteri ATR BPN karena RDTR (Rancangan Dasar Tata Ruang) disampaikan saat retreat,” katanya.
Jika tidak bisa dibangun di wilayah kota maka bisa di Kabupaten atau kecamatan sehingga ada kepastian terutama bagi investor-investor. Sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan mengundang Menteri Sosial (Mensos), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Menteri Desa (Mendes).
“Kita merencanakan mengundang tiga menteri itu, Mensos, Menteri ATR-BPN dan Mendes tanggal 9 ini, mudah-mudahan tiga menteri ini bisa hadir. Saat kita sudah siapkan dan para Kepala Daerah kami minta tidak diwakilkan. Memang ini harus kerjanya cepat gitu, sat-set wat-wat. Saya tidak tahu target nasionalnya tapi saya minta kuota 40,” urainya.
Mantan Mensos ini menjelaskan, kuota 40 tersebut akan dibagi untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga masing-masing kabupaten/kota akan mendapatkan satu kuota. Sementara dua lainnya akan ditempatkan di Provinsi Jawa Timur seperti Malang dan Jember yang memiliki wilayah administrasi luas yang padat penduduk.
“Kalau Kota Mojokerto ini kan sebetulnya dikelilingi oleh Jombang dan Kabupaten Mojokerto, kemiskinannya masih dibawah 7 persen. Untuk kapasitas saya belum tahu detailnya ya kawan-kawan. Jadi, kapasitas satu sekolah ini untuk berapa siswa? Karena ini sekolah berasrama. Jadi, saya rasa ini akan memberikan percepatan peningkatan kualitas SDM di mana saja,” tegasnya. [tin/beq]
