Malang (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pemerintah di 190 lokasi di 26 provinsi menuai perhatian dari berbagai pihak, termasuk akademisi dari Universitas Negeri Malang (UM). Prof. Dr. H. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed., yang juga pakar manajemen dan kepemimpinan pendidikan kejuruan memberikan pandangannya terkait implementasi program ini.
Menurut pria yang menjadi Staf Ahli Rektor UM ini, program makan siang bergizi adalah kebijakan positif yang mampu memberikan manfaat jangka pendek dan panjang, khususnya bagi balita, santri, siswa PAUD hingga SMA. Namun, ia menekankan pentingnya pengelolaan yang baik di tingkat sekolah untuk memastikan keberhasilan program tersebut.
Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur makan bergizi gratis telah beroperasi di berbagai provinsi, termasuk Aceh, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, hingga Papua Selatan. Prof. Syamsul menegaskan bahwa prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program ini.
“Manajemen berbasis sekolah sudah diatur dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Prinsipnya meliputi kemandirian, transparansi, efisiensi, partisipasi, dan akuntabilitas,” ujar Prof. Syamsul.
Ia menambahkan bahwa sekolah harus diberi kewenangan untuk mengelola dana secara mandiri dengan tetap melibatkan orang tua dan masyarakat dalam penyajian serta penyiapan makanan. Sekolah yang berjalan dengan pengawasan intensif dan melibatkan semua pihak akan mampu mengelola program ini secara optimal.
Prof. Syamsul juga menyoroti pentingnya gizi dalam perkembangan otak anak. Meski dampaknya tidak instan, asupan gizi yang cukup selama masa sekolah dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan kecerdasan anak secara signifikan.
“Pemahaman masyarakat akan pentingnya gizi bagi otak sudah mulai meningkat. Namun, ini memerlukan proses panjang sejak jenjang PAUD hingga SMA. Program MBG ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk membangun generasi yang lebih sehat dan cerdas,” jelas lulusan Master of Education (M.Ed) Deakin University, Melbourne, Australia ini.
“Namun, perlu diperhatikan adanya potensi penyalahgunaan jika pengelolaannya tidak diawasi dengan baik. Dengan transparansi dan akuntabilitas, saya yakin program ini bisa berjalan sesuai harapan,” katanya.
Ia mengapresiasi kebijakan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.
Program makan bergizi gratis bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan implementasi yang tepat, generasi muda Indonesia akan tumbuh menjadi individu yang cerdas, sehat, dan mampu berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan negara. (dan/kun)
