Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyoroti data kemiskinan dari Dinas Sosial (Dinsos) yang menyebut kemiskinan di Surabaya turun drastis. Menurut dia, data tersebut membingungkan, dan jauh dari akal sehat.
Data Dinsos Surabaya menyebutkan angka kemiskinan di Kota Pahlawan turun drastis menjadi 76 ribu Kepala Keluarga (KK). Sementara, data Dispendukcapil menyatakan populasi penduduk Kota Surabaya mencapai 3,7 juta jiwa.
Imam pun menilai data tersebut sepertinya tidak sesuai lantaran perbedaan angka yang sangat jauh. Apalagi, angka kemiskinan ekstrem di Surabaya diklaim sudah nol.
“Terus terang saya bingung, saya harus bahagia atau harus ketawa. Dinas Sosial mengklaim jumlah keluarga miskin tinggal 76 ribu KK dan keluarga miskin ekstrem sudah nol, artinya tidak ada lagi,” ujar Imam saat dihubungi, Rabu (13/11/2024).
Meski data tersebut terdengar menggembirakan, Imam menekankan pentingnya akurasi data kemiskinan untuk mencegah kesenjangan antara laporan pemerintah dan kenyataan di lapangan.
Imam mencatat angka penurunan ini jauh berbeda dengan pengamatan yang dia lakukan. Di mana sebelumnya terdapat sekitar 130 ribu KK yang teridentifikasi dengan stiker merah sebagai tanda keluarga miskin.
“Kalau sekarang tinggal 76 ribu, berarti stiker-stiker itu tidak aktif lagi dan harus dicopot. Masalahnya, apa betul mereka sudah tidak miskin? Karena ini jauh dari akal sehat,” ujar Imam.
Menurutnya, ketidakakuratan ini bisa disebabkan oleh kriteria kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah pusat. Imam mencontohkan, keluarga yang memiliki motor atau lantai rumah berkeramik sering kali dianggap tidak miskin, padahal mereka masih mengalami kesulitan ekonomi.
“Kriteria kemiskinan yang digunakan pusat itu seringkali dikeluhkan, terutama oleh keluarga miskin. Misalnya, karena punya motor atau rumahnya berkeramik, mereka dianggap tidak miskin, padahal kenyataannya mereka masih kekurangan,” katanya.
Imam juga mengungkapkan adanya 34 ribu KK yang dikeluarkan dari data kemiskinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) karena tidak ditemukan saat verifikasi. Padahal, sebagian besar dari mereka masih berada dalam kategori miskin.
“Sebanyak 34 ribu KK dicoret dari data karena dianggap tidak ada di tempat tinggal mereka, padahal sebagian besar dari mereka memang miskin,” tambahnya.
Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan daya beli yang menurun, Imam menilai penurunan angka kemiskinan ini janggal.
“Kami di DPRD sering mendapat keluhan warga yang kesulitan bayar sekolah, tidak bisa nebus ijazah, atau kesulitan mencari pekerjaan akibat banyak PHK. Saat kondisi negatif seperti ini, angka kemiskinan malah menurun. Hitungannya dari mana?” tanyanya.
Untuk memastikan data yang akurat, Imam mendorong adanya survei mendalam untuk mendapatkan gambaran kondisi riil warga Surabaya. Dia menyarankan agar pemkot Surabaya berani merevisi data jika survei menunjukkan ketidaksesuaian.
“Kalau memang data dari pusat tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya, pemerintah kota harus berani mengoreksi,” tegasnya.
Imam juga menyinggung adanya ketakutan di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam melaporkan peningkatan angka kemiskinan atau kasus stunting. Menurut Imam, mereka khawatir bakal mempengaruhi citra pemerintah kota.
“Kadang ada staf lurah atau camat yang enggan melaporkan penambahan angka kemiskinan karena khawatir performa pemerintah kota terlihat buruk. Padahal, yang penting itu data harus objektif dan jujur,” pungkasnya. [ADV]
