Mojokerto (beritajatim.com) – Perluasan Area Tanam (PAT) di Kabupaten Mojokerto tidak mencetak sawah baru. Sehingga dalam rangka upaya meningkatkan produktivitas pangan, Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto mendorong ketahanan pangan untuk meningkatkan produktivitas.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto, Nuryadi. “Area persawahan di Kabupaten Mojokerto statis yang artinya kita mendorong ketahanan pangan untuk meningkatkan produktivitas. Karena PAT Kabupaten Mojokerto tidak mencetak sawah baru,” ungkapnya, Sabtu (2/11/2024).
Misal 1 Ha menghasilkan 10 ton beras. Maka pihaknya mendorong bagaimana para petani di Kabupaten Mojokerto bisa menghasilkan 11 ton beras sehingga grafik hasil produktifitas naik. Menurutnya, untuk meningkatkan produktifitas ada empat cara yang bisa dilakukan. Mulai dari pembibitan hingga perawatan.
“Terkait pembibitan yang baik, pola tanam, pemupukan dan antisipasi hama. Dengan jumlah PPL kurang lebih 125, saya rasa cukup untuk melakukan pendampingan ke para petani. Kalau cetak sawah, kesulitan kita. Kalau cetak kebun, bisa mungkin. Kalau tanaman padi, tanah harus dari awal. Irigasi, terasiring. Setahu saya tidak ada penyusutan,” katanya.
Regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto terkait lahan hijau sudah ada. Plt Camat Kutorejo ini menjelaskan, jika ada perluasan pabrik atau pemukiman warga tidak berpengaruh karena berdiri di lahan yang sudah ada. Lahan hijau atau untuk pertanian tidak bisa dialih fungsikan.
“Karena untuk bangunan kan berdiri di lahan merah, pertanian lahan hijau jadi tidak mungkin terganggu. Pola pikir para petani kita juga harus dirubah agar petani kita sejahtera karena banyak petani di Kabupaten Mojokerto pada saat panen, hasil panen dibeli oleh sebagian para tengkulak. Harusnya bisa ditampung oleh pengusaha-pengusaha besar,” ujarnya.
Seperti wilmar, perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis dan industri sehingga memutus mata rantai dengan tengkulak. Nuryadi memberi contoh, 1 kg gabah basah dengan harga Rp4 ribu di tengkulak. Jika dijual ke pengusaha besar bisa di harga Rp5 ribu. Menurutnya, di situ pemerintah harus mengambil peran.
“Itu yang harus dilakukan pemerintah tapi para petani sendiri polanya harus diperbaiki. Para petani kadang daripada angel-angel (susah) ya, yang penting sudah BEP (Break Even Point) dengan biaya produksi ya sudah. Itu pola-pola yang harus dirubah. DD (Dana Desa) 20 persen per desa juga sangat membantu,” ujarnya.
Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mendorong pemerintah desa bisa memanfaatkan 20 persen DD untuk ketahanan pangan. sesuai regulasi, 20 persen untuk ketahanan pangan tidak bisa ditawar lagi. Pemanfaatan ada peternakan, perikanan, hortikultura hingga bangunan fisik.
“DD 20 per desa sangat membantu karena ketahanan pangan tidak hanya padi saja. perternakan, perikanan hingga bangunan fisik. Seperti irigasi. Untuk sarana prasarana Pertanian dikatakan kurang, ya tidak. Lebih pun juga tidak tapi paling tidak sudah mengakomodasi 75 persen kebutuhan petani,” tegasnya.
Nuryadi menjelaskan, jika pihaknya memiliki beberapa traktor baik dari Anggaran Pemdapatan Belanja Negara (APBN) maupun swadaya kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Mojokerto. Semenra untuk pompa ada 90 unit di APBN dan 90 unit swadaya kelompok-kelompok petani.
“Alat panen kita lengkap. Tapi yang dibutuhkan petani adalah bagaimana kebutuhan pupuk tercukup, bantuan benih dari provinsi sesuai harapan petani. Alat pertanian kita cukup memadai tapi kami terus berusaha tiap tahun mengajukan ke Kementan dan Pemprov Jatim karena ada masa kedaluwarsanya,” pungkasnya. [tin/beq]
