Magetan (beritajatim.com) – Para calon wakil bupati mendapat pertanyaan terkait permasalahan sosial yang muncul di beberapa desa, dalam Debat Publik Kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan yang digelar di Gedung PGRI Magetan pada Kamis (31/10/2024).
Salah satu pertanyaan yang diangkat adalah mengenai bagaimana calon pemimpin akan menghadapi kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan kepala dusun (kadus), yang telah menimbulkan demonstrasi masyarakat.
Jawaban dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, Basuki Babussalam
Basuki Babussalam menekankan pentingnya penegakan hukum dalam menangani isu ini. Menurutnya, sebagai negara hukum, Indonesia sudah memiliki aturan yang jelas mengenai penegakan hukum bagi setiap warganya, termasuk aparat desa yang terlibat dalam isu sosial atau dugaan kasus moral.
Basuki mengingatkan bahwa setiap pemimpin wajib memberikan keteladanan yang baik. Mengutip filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, ia menekankan bahwa pemimpin harus bisa memimpin dengan teladan, menggerakkan dari tengah, dan memberikan dorongan di belakang.
Tanggapan dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, Ida Yuhana Ulfa
Ida Yuhana Ulfa, calon wakil bupati dari paslon nomor 3, menggarisbawahi pentingnya sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) dan evaluasi yang terukur dalam pemerintahan. Menurutnya, adanya demonstrasi masyarakat menandakan bahwa sistem manajemen pemerintahan belum berjalan sesuai harapan.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dan indikator kinerja pegawai (GPI) yang jelas untuk memastikan seluruh perangkat desa dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel.
”Jika proses penegakan hukum telah berjalan dengan baik, mengapa masih terjadi demonstrasi masyarakat? Ini menunjukkan adanya ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani isu tersebut. Bagaimana evaluasi terhadap sistem dan manajemen SDM akan mencegah permasalahan seperti ini terjadi di masa mendatang,” kata Ida.
Kemudian, Suyatni Priasmoro menganggap jawaban Basuki terlalu filosofis. Suyatni mencecar Basuki agar memberikan jawaban teknis yang jelas. ”Jika ada kasus begitu Itu mau ditangani langsung penegakan hukum begitu atau sosial atau cara lain kira-kira. S upaya jelas sikap pemerintah,” kata Suyatni.
Basuki lantas menanggapi pertanyaan dua lawan politiknya itu. Dia mengaku akan mengambil pendekatan yang lebih personal dengan langsung mendatangi desa yang menghadapi permasalahan tersebut.
“Saya akan datang ke desa itu, menemui semua pihak, dan menyelesaikan dengan komunikasi yang baik. Insyaallah semua selesai,” ujar Basuki. Dia pun menyatakan bahwa dalam menjalankan penegakan hukum, pihaknya akan bekerja sama dengan penegak hukum dan inspektorat agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. [fiq/ian]
