Surabaya (beritajatim.com) – Calon Gubernur Jawa Timur 2024, Luluk Nur Hamidah menyoroti kinerja calon petahana Khofifah Indar Parawansa selama menjabat, yang dinilai kurang mengakomodir masalah kesenjangan dan kemiskinan ekstrem di Jatim.
Luluk mengatakan komitmen petahana ini masih kurang, dibuktikan dengan banyaknya kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Baik itu pembangunan infrastruktur, serta pengangguran.
“Yang kurang dari petahana ya soal komitmennya, bener-bener meng – address (tidak memberikan perhatian) isu yang terkait dengan kesenjangan, disparitas baik itu gini coefficient, kesenjangan kesejahteraan,” kata Luluk selesai debat publik pertama Pilgub Jatim di Graha Unesa, Jumat (18/10/2024) malam.
Menurut Luluk, kesenjangan di Jatim itu tampak terkoneksi atau berkaitan. Yang kemudian memicu angka stunting, pengangguran dan juga kemiskinan.
“Kesenjangan dari sisi infrastruktur yang parah, padahal ini berkaitan, di situ ada kemiskinan, di situ juga ada kasus stunting tinggi, di situ juga ada kadus pengangguran, jadi semua terkoneksi,” ucap Kader PKB itu.
Dan terparah, Luluk mengungkap, sebenarnya itu terjadi di wilayah Madura. Kata Luluk, kenapa gini ratio (kesenjangan pendapatan) di Madura ini tidak tinggi, itu disebabkan karena perbandingan di semua daerah di Madura sama – sama miskin.
“La yang menarik itu di Madura, kenapa gini ratio nya itu tidak tinggi? Karena memang perbandingannya semuanya sama sama miskin. Sehingga kemudian tidak tinggi,” terang Cagub 1 itu.
“Tetapi kemudian di daerah seperti di Tapal Kuda, kemudian juga di daerah – daerah Lingkar Selatan, maka kelihatan sekali hampir satu level (gini ratio). Maka itu sangat tajam perbedaannya. Jadi (fenomena ini menunjukkan), yang kaya semakin kaya yang miskin semakin terpuruk, itu kondisi di Jawa Timur,” tambah Luluk.
Maka dari itu, Luluk menegaskan bahwa penting untuk kita bersikap jujur, dengan melihat problem (persoalan) secara jujur mengakui apa yang tidak dilakukan.
Dan apabila ini dibiarkan, Luluk berpandangan ini bisa berakibat pada munculnya bahaya kemiskinan baru. Misalnya kejadian tidak terduga seperti perubahan iklim yang memicu merosotnya pertumbuhan di bidang pertanian.
“Nah ya kan. Dan kita juga akan bisa menghadapi bahaya kemiskinan baru kalau kita tidak segera address, misalnya dengan penurunan pertumbuhan pertanian karena ada perubahan iklim.
“Nah saya belum melihat bagaimana mitigasi itu (di Jatim) misalnya dengan perbaikan sarana irigasi itu, sarana prasarana pertanian, perikanan maka bahaya itu beberapa tahun ke depan kalau kita tidak sungguh-sungguh antisipasi sekarang,” tutup dia. [ram/beq]
