Bojonegoro (beritajatim.com) – Pembangunan lingkungan dan adaptasi perubahan iklim santer dibicarakan. Bojonegoro sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) bisa dibilang sebagai penyumbang emisi karbon. Untuk itu, calon bupati (Cabup) Bojonegoro Setyo Wahono mencanangkan pengembangan teknologi rendah emisi dan perlindungan sumber mata air.
Ahmad Dhofir, seorang warga Bojonegoro mengatakan, untuk mengatasi suhu panas di Kabupaten Bojonegoro, Pemkab setempat seharusnya melakukan langkah-langkah penghijauan yang masif. “Program penghijauan masif justru tidak ada. Yang ada malah program pangkas pohon besar secara masif. Ini tentu kurang tepat,” kata Dhofir.
Terpisah, Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro, Sukur Priyanto mengatakan, pembangunan kota sudah tidak waktunya berporos pada pembangunan fisik. Menurut dia, pembangunan lingkungan sebagai dampak perubahan iklim, juga harus diperhatikan. Ini penting karena berhubungan dengan SDA. “Seperti kita ketahui, sebagai penghasil Migas, Bojonegoro termasuk daerah yang mengalami peningkatan suhu,” kata Sukur.
Sukur menjelaskan, pembangunan lingkungan berbasis kenyamanan dan kesejukan memang harus diprioritaskan. Ia mengatakan, konsep pembangunan semacam ini, yang alpa dari pemerintahan Bojonegoro sebelumnya. Karena itu, paradigma pembangunan harus diubah.
Dia menambahkan, Bojonegoro tiap tahun menerima bagi hasil minyak sebesar Rp 2 sampai Rp 3 Triliun. Namun, suasana hidup di Bojonegoro tidak nyaman. Panas dan berdebu. Ini karena selama ini, pembangunan hanya berfokus pada fisik. Padahal, harusnya mempertimbangkan lingkungan dan kenyamanan.
Senada dengan itu, Calon Bupati nomor urut 2, Setyo Wahono dalam Program Unggulannya mencanangkan pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air. Perihal yang dianggap sederhana ini, memiliki dampak besar bagi proses minimalisasi suhu panas yang ada di Bojonegoro. Setidaknya, peningkatan ruang terbuka hijau harus dibarengi dengan perlindungan sunber mata air.
Setyo Wahono juga menyipakan program pengelolaan sampah berbasis komunitas. Program ini penting sebagai antisipasi perubahan iklim ekstrim. Pengelolaan sampah, menurut Wahono, tak boleh dikelola secara sukarela. Untuk memaksimalkannya, harus menerapkan insentif berbasis kinerja.
“Pengelolaan sampah yang diberi insentif, tentu danpaknya berbeda jika dibanding yang sukarela,” tegas adik dari Mensesneg Pratikno itu.
Selain penghijauan secara masif, perlindungan sumber mata air, dan pengelolaan sampah komunitas berbasis insentif kerja, calon bupati yang berpasangan dengan Nurul Azizah itu juga mencanangkan ptogram Pengembangan Ekonomi Rendah Emisi.
Dengan suhu yang cukup panas, Bojonegoro ke depan sudah harus menyiapkan konsep ekonomi rendah emisi. Hal ini dinilai penting karena pembangunan dan peningkatan ekonomi yang tak mempertimbangkan kondisi lingkungan, bakal menambah permasalahan baru. [lus/aje]
