Mojokerto (beritajatim.com) – Penjabat Sementara (PJs.) Bupati Mojokerto Akhmad Jazuli, mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara virtual di Satya Bina Karya (SBK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Rabu (2/10/2024).
Rakor dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir. Dalam kesempatan tersebut, Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) memahami perkembangan data inflasi. Tak hanya itu, kementerian/lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam memonitor laju inflasi juga diminta untuk memperhatikan hal tersebut.
“Bagi produk-produk tertentu yang harganya masih naik kami mohon [stakeholder] sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, tolong betul-betul dapat dikritisi. Dicek betul (data di) daerahnya. Kepada stakeholder terkait untuk menindaklanjuti apabila masih ada kenaikan harga produk tertentu di daerah sehingga capaian angka inflasi yang relatif terkendali dapat dipertahankan,” katanya.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, per September 2024 ini terjadi deflasi sebesar -0,12 persen secara month to month. Sedangkan data inflasi secara Year on Year (YoY) sebesar 1,84 persen. Ia juga merinci penyebab terjadinya deflasi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah komponen, khususnya dari sektor makanan, minuman, dan tembakau.
“Jadi dari pantauan kami, harga di tingkat konsumen ini menurun, atau terjadi deflasi secara month to month. Karena memang dipengaruhi oleh penurunan harga-harga komoditas yang suplainya sedang tinggi di pasar yang masuk dalam kategori volatile food. Penyebab deflasi berikutnya dipicu oleh menurunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi,” ujarnya.
Amalia menambahkan, perkembangan harga BBM non-subsidi tersebut menyesuaikan dengan harga minyak internasional. Amalia juga menjelaskan perkembangan inflasi month to month per September 2024 berdasarkan wilayah untuk kategori provinsi. Dari total 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 14 provinsi mengalami inflasi. Sementara 24 provinsi mengalami deflasi.
“Provinsi yang mengalami inflasi tinggi yakni Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Gorontalo. Sedangkan provinsi dengan deflasi tertinggi yakni Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Dalam mengukur inflasi di Indonesia, BPS berkomitmen menjaga independensi dan terlepas dari intervensi pihak manapun,” ungkapnya.
Selain itu, BPS juga menggunakan metodologi yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan standar internasional. Sehingga pihaknya akan menjamin kualitas dan terus menjamin kualitas secara ketat dalam setiap tahapan proses penyediaan angka statistik tidak hanya angka inflasi, tetapi juga angka yang dikeluarkan harus dipastikan jaminan kualitasnya.
Sementara itu, terkait rakor tersebut Pjs Bupati Mojokerto, Akhmad Jazuli mengatakan, bahwa terkait mengendalikan inflasi di Bumi Majapahit agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat melaporkan harga bahan-bahan pokok secara berkelanjutan untuk dapat ditinjau ulang.
“Ini tolong dibikin laporan keatasan tapi data-datanya yang terakhir dari BPS untuk ditinjau ke teman-teman. Saya berharap agar peserta yang mengikuti rakor bersama Kemendagri tidak berubah-ubah, supaya dapat memahami setiap rakor yang diikuti setiap minggunya. Biar nyambung,” tegasnya. [tin/but]
