Surabaya (beritajatim.com) – Jawa Timur menduduki peringkat 3 dari 5 provinsi dengan indikator kerawanan tertinggi dalam Pilkada Serentak 2024. Menurut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memiliki 17 dari 27 indikator kerawanan Pilkada.
27 indikator kerawanan itu dibagi menjadi 4 dimensi. Dimensi sosial politik, pencalonan, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara. Dari dimensi sosial politik, terdapat 5 indikator antara lain kebijakan yang berubah-ubah dan pelanggaran etik. Dimensi pencalonan terdapat 7 indikator antara lain pencalonan petahana dan calon dari TNI Polri.
Untuk dimensi kampanye terdapat 6 indikator antara lain fitnah, hoaks, adu domba, penyalahgunaan fasilitas negara dan netralitas ASN. Dimensi pemungutan dan perhitungan suara memiliki 9 indikator antara lain perhitungan dan pemilihan ulang.
Menanggapi hal ini, Nur Salam Komisioner KPU Jatim Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat mengatakan soal peta kerawanan yang dirilis Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mengutamakan agar proses pemilu berjalan sesuai dengan regulasi yang sudah berlaku. Walaupun, pihak KPU mendapat tantangan karena regulasi yang disepakati terkait Pilkada 2024 tuntas di masa injury time.
“KPU menyiapkan personil sesuai regulasi di tengah regulasi yang disepakati di injury time. Konsentrasi saat ini adalah mensosialisasikan lalu bimtek dengan teman teman sampai dibawah. Tentu itu tantangan utk KPU sebagai Penyelenggara karena kondisi geografis cukup luas dan personil cukup banyak sehingga itu tantangan yang harus kita selesaikan secara singkat,” kata Nur Salam saat ditemui dalam acara Sarasehan Media bersama Polda Jatim, Selasa (27/08/2024).
Menurut Nur Salam, KPU Jatim saat ini terus memantau penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota untuk tetap dalam regulasi yang berlaku. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kerawanan penyelenggaraan Pilkada 2024. Terkait dengan kerawanan pemilihan di Madura, Nur Salam menjelaskan bahwa Madura selalu punya cerita di setiap pemilihan baik Pilkada dan Pemilu. Namun, berdasarkan kepada Pemilu 2024 kemarin, Madura disebut cukup stabil lantaran tidak ada gugatan dan sengketa yang signifikan.
“Terkait kerawanan di Madura trend di beberapa penyelenggaraan pemilu dan Pilkada Madura punya cerita. Tapi harus diingat pemilu kemarin tidak ada gugatan dan sengketa cukup signifikan. Semoga di Pilkada 2024 sama,” imbuhnya.
Ia memastikan bahwa KPU Jatim akan selalu menjalankan regulasi yang berlaku. Disinggung terkait isu netralitas penyelenggara, Nur Salam menjelaskan bahwa pihaknya memiliki pengawasan internal dan mekanisme untuk menertibkan penyelenggara.
“Soal netralitas penyelenggara ada pengawasan internal kami tidak segan penertiban dan pendisiplinan nantinya jika terbukti ada yang tidak netral. Kan Ada DKPP kan bisa menertibkan penyelenggara,” pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengatakan pihak kepolisian bersama TNI sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi kerawanan Pilkada 2024 di Jawa Timur.
“Kita berupaya untuk mengurangi yang namanya kerawanan Pilkada di Jawa Timur. Pola (pengamanan) kita sudah banyak. Teruntuk di Madura sudah kita lakukan gelar pasukan di sana. Kita juga tingkatkan patroli dan eskalasi petugas untuk meminimalisir kerawanan yang terjadi,” katanya.
Diketahui, 6 kabupaten/kota di Jawa Timur masuk ke dalam tingkat kerawanan tinggi. Antara lain, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Blitar. (ang/ian)
