Jakarta (beritajatim.com) – Hari ini, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet terhadap dua kader PDI Perjuangan yakni Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif.
PDI Perjuangan (PDIP) pun menilai ada masalah besar yang sedang terjadi dibalik keputusan reshuffle kabinet yang tak lebih dari 60-an hari jelang berakhirnya pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, Yasona direshuffle padahal kabinet tinggal bekerja kurang dua bulan lagi. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apa alasan sebenarnya reshuffle kedua menteri itu.
“(Apa) karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP Partai kemarin,” duga Djarot.
Djarot menambahkan, pertanyaan kedua yang muncul adalah apakah penghentian Yasonna adalah karena hadir di deklarasi Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur Sumatera Utara.
Diketahui Rahmayadi akan bertarung melawan menantu Jokowi bernama Bobby Nasution, mantan kader PDIP yang sudah jadi kutu loncat ke Gerindra.
“Kedua, apakah Pak Yasona diberhentikan karena sebagai kader partai beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan yaitu deklarasi untuk mencalonkan Eddy Rahmayadi,” katanya.
Tanda tanya ketiga adalah soal ketidakhadiran Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 saat pelantikan menteri baru.
Bagi PDIP, kata Djarot, etika pemerintahan yang benar adalah seorang presiden tidak mengambil keputusan strategis di akhir masa jabatan, demi tak mewariskan beban masalah untuk pemerintahan berikutnya. Itu terjadi di era Pemerintahan Gus Dur, Megawati, lalu pemerintahan SBY.
“Kita juga mempertanyakan apakah reshuffle kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan presiden terpilih yaitu Pak Prabowo? Karena kita lihat tadi Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah ya, reshuffle tadi pagi saya melihat beliau tidak hadir,” urai Djarot.
Maka itulah pihaknya melihat reshuffle terakhir dimaksud bertujuan untuk kepentingan pribadi.
“Kami anggap bahwa ini merupakan suatu peristiwa politik dan menjadi even atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidir kekuasaannya, kekuatannya dalam rangka mengontrol atau mendesakkan orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang itu,” katanya.
Meski begitu, Djarot mengakui, secara prinsipil, PDIP tak bisa menolak atau menyetujui keputusan presiden itu karena hak reshuffle kabinet adalah hak prerogatif seorang presiden. [hen/ian]
