Bawaslu Kota Mojokerto Lakukan Mitigasi dan Pencegahan Pelanggaran Pilkada 2024 

Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto menggelar Rapat Koordinasi Berdama Stakeholder dan Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Ini dilakukan untuk mitigasi atau pencegahan pelanggaran agar tidak terjadi lagi hal serupa di Pilkada Serentak 2024.

“Di sini kalau kita bicara masalah kerawanan mungkin secara sesuatu yang bersifat mengganggu atau menghambat proses jalannya baik pemilihan maupun Pemilu. Tujuan pemetaan ini sebagai mitigasi supaya tidak terjadi lagi dan deteksi dini,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati, Minggu (18/8/2024).

Dian melanjutkan, kegiatan tersebut juga sebagai instrumen untuk dasar menyusun atau menjalankan program yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Mojokerto. Termasuk program pencegahan tersebut yakni sosialisasi dan pengawasan partisipatif di masyarakat.

“Jadi semua elementer edukasi bagaimana kategori pelanggaran itu seperti apa? Tindakan apa yang dilakukan ketika melihat pelanggaran tersebut? Kemudian potensi-potensi sengketa pada saat proses Pemilu itu seperti apa? Itu bisa terinformasikan di masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi,” katanya.

Pertama rapat koordinasi (rakor) untuk bersinergi dengan stakeholder dan juga media. Kedua, Bawaslu Kota Mojokerto memberikan himbauan kepada elemen yang terkait. Misalnya ke pantai politik (parpol) dan calon agar sesuai dengan Undang-undang (UU) yang ditetapkan.

“Dan juga yang sekarang itu lebih fokus pada netralitas ASN. Kita juga menghimbau adanya mutasi jabatan apakah sudah mendapatkan izin dari Kemendagri kemudian memperluas sosialisasi kepada masyarakat. Kita nantinya akan mengandeng komunitas seperti perempuan tanggung, golek online dan lainnya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Dian, Bawaslu Kota Mojokerto juga melakukan penguatan kapasitas. Menurutnya hal tersebut tidak lepas dari jajaran Pengawas Kelurahan (Panwaslu) untuk update UU, tahapan dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisasi di lapangan.

“Nanti kami bersama Tim Gakkumdu dari unsur Kejaksaan dan Kepolisian, selain nanti ada kegiatan semacam sosialisasi kepada masyarakat dalam penangganan pelanggaran, bersama Gakkumdu akan melakukan patroli pengawasan. Dengan Pemda juga akan kita agendakan semacam patroli netralitas ASN, patroli medsos, patroli kampanye,” tuturnya.

Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisasi resiko terjadilah pelanggaran saat tahapan Pilkada Serentak 2024. Dian menambahkan, Bawaslu Kota Mojokerto juga mendirikan posko aduan di masing-masing Pengawas Kecamatan (Panwascam). Sehingga terjadi di wilayah kecamatan bisa dilaporkan dan diselesaikan di tingkat Panwascam.

“Di Kejaksaan, teman-teman Kejaksaan juga mendirikan Posko. Matur suwun sanget, ini mempermudahkan masyarakat ketika datang kesana bisa menyampaikan laporan dieksplarasi ke Bawaslu. Kemarin kita juga launching Rumah Data bersama 4.407 Panwascam seluruh Provinsi Jawa Timur di Surabaya,” jelasnya.

Dari Rumah Data tersebut diharapkan sebagai media Bawaslu untuk melakukan rekapitulasi mulai dingkat Rukun Tetangga (RT) sampai kota. Dian mencontohkan, saat perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK), Bawaslu Kota Mojokerto mendapatkan predikat pemberian keterangan terbaik karena data lengkap dan terupdate semuanya.

Kegiatan tersebut juga tersambung secara online dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawas Timur. Sementara, Rapat Koordinasi Berdama Stakeholder dan Launching Pemetaan Kerawanan Pilkada Serentak 2024 digelar Bawaslu Kota Mojokerto di salah satu hotel di Kota Mojokerto. [tin/aje]