Ngawi (beritajatim.com) – Dinamika politik di Kabupaten Ngawi menjelang Pilkada 2024 semakin menarik perhatian. Kemungkinan munculnya calon tunggal semakin menguat, terutama setelah PDIP secara resmi memberikan rekomendasi kepada pasangan Ony Anwar Harsono – Dwi Rianto Jatmiko (Antok).
Agus Fathoni, seorang pengamat politik Ngawi, menilai bahwa eskalasi politik nasional yang tinggi turut mempengaruhi dinamika politik di tingkat lokal. Meskipun masih ada kemungkinan perubahan hingga batas akhir pendaftaran pada 29 Agustus 2024 namun keputusan partai politik, terutama partai besar, memiliki pengaruh yang sangat signifikan.
“Meskipun kans calon tunggal masih lebar namun, keputusan dari DPP masing-masing parpol masih tinggi,” ujar pria yang akrab disapa Atong itu.
Beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya calon tunggal di Ngawi antara lain:
Intervensi Pusat: Keterlibatan Istana dan perubahan kepemimpinan di partai politik nasional dapat mempengaruhi keputusan di tingkat daerah.
Dominasi Partai Tertentu: Dominasi PDI-P di Ngawi membuat partai lain cenderung mengikuti arus atau membentuk koalisi dengan PDI-P.
Mentalitas Masyarakat: Mentalitas masyarakat Ngawi yang cenderung memilih zona nyaman juga turut mempengaruhi fenomena calon tunggal.
Jika terjadi calon tunggal, founder Langgar Sawo Ijo (LSI) ini khawatir hal ini akan mereduksi kualitas demokrasi di Ngawi. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi antara lain:
Pembatasan Pilihan: Masyarakat hanya memiliki satu pilihan dalam menentukan pemimpinnya.
Kurangnya Partisipasi: Masyarakat menjadi apatis dan tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam proses politik.
Kualitas Pemimpin: Tidak adanya persaingan yang sehat dapat berdampak pada kualitas pemimpin yang terpilih.
Fathoni juga menyoroti bahwa fenomena calon tunggal bukan hanya terjadi di Ngawi, tetapi juga di banyak daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kemunduran demokrasi di tingkat lokal.
“Harusnya rakyat diberi minimal 2 pilihan,” tegas Fathoni. Dia juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi dan menuntut adanya pilihan yang lebih beragam.
”Analisis mendalam terhadap dinamika politik di Ngawi menunjukkan adanya korelasi antara sejarah dan kondisi sosial masyarakat dengan perilaku politik mereka. Pengalaman sejarah sebagai daerah jajahan dan adanya benteng Van den Bosch diduga membentuk mentalitas masyarakat Ngawi yang cenderung pasif dan lebih memilih zona nyaman,” lanjutnya.
Kemungkinan munculnya calon tunggal di Pilkada Ngawi menjadi sorotan serius. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada masyarakat Ngawi, tetapi juga menjadi cerminan dari kondisi demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Perlu adanya upaya bersama untuk memperbaiki kualitas demokrasi di tingkat lokal, agar masyarakat memiliki pilihan yang lebih luas dan berkualitas dalam menentukan pemimpinnya.
”Meski pada akhirnya ya Pemilu dengan calon tunggal ini memang tidak ada larangannya di Undang-Undang. Sehingga, tetap sah-sah saja. Tapi, bukan berarti calon tunggal nanti tidak perlu strategi pemenangan.
Terpisah, Syamsul Wathoni, mantan Ketua KPU Ngawi, memberikan pandangan mendalam mengenai dinamika politik di Kabupaten Ngawi. Wathoni menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari tradisi politik lokal hingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Wathoni mencatat bahwa tradisi politik di Indonesia, termasuk Ngawi, cenderung tidak mendukung sepenuhnya prinsip-prinsip demokrasi modern yang rasional. Adanya tradisi transaksi sosial yang kuat, di mana dukungan politik seringkali dikaitkan dengan keuntungan materi, membuat persaingan politik menjadi semakin kompetitif dan berbiaya tinggi.
“Orang kaya di Ngawi sedikit, kemudian diminta pilkada pasti mikir dua kali,” ujar Wathoni. Hal ini menunjukkan bahwa biaya politik yang tinggi menjadi kendala bagi banyak calon untuk ikut berkompetisi.
Wathoni juga menyoroti dominasi beberapa kelompok politik tertentu dalam kancah politik Ngawi. Kondisi ini, menurutnya, dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:
Budaya Politik: Budaya politik di Ngawi yang cenderung lebih pasif dan kurang partisipatif dibandingkan daerah lain seperti Ponorogo dan Madiun.
Sumber Daya Alam: Potensi sumber daya alam yang terbatas membuat daya tarik untuk menjadi pemimpin daerah menjadi kurang menarik secara ekonomis.
Biaya Politik: Biaya politik yang tinggi menjadi penghalang bagi calon independen atau partai politik kecil untuk bersaing.
Wathoni menekankan pentingnya politik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ia menyayangkan jika praktik politik yang tidak sehat justru menghambat pembangunan dan kemajuan daerah.
“Apapun bentuk politiknya, endingnya harus mensejahterakan,” tegas Wathoni.
Beberapa tantangan demokrasi di Ngawi yang diidentifikasi oleh Wathoni antara lain:
Politik Dinasti: Adanya kecenderungan dinasti politik di mana kekuasaan politik cenderung dikuasai oleh beberapa keluarga tertentu.
Politik Uang: Praktik politik uang masih menjadi masalah yang serius.
Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Masyarakat masih kurang aktif dalam mengawasi dan terlibat dalam.
Diketahui, Pasangan Ony-Antok sudah mendapatkan rekomendasi dari PDIP, Partai Golkar, PKS, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, PKB, hingga PAN. Pasangan incumbent ini sudah menyapu bersih rekom parpol. [fiq/ian]
