Jakarta (beritajatim.com) – Beredar kabar yang menyebut, Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet. Diantara menteri yang bakal terkena reshuffle adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang juga merupakan pengurus DPP PDI Perjuangan.
Lantas bagaimana tanggapan PDIP, sebagai partai yang mengusung Jokowi maju sebagai presiden dua periode? Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya menghormati hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo.
Partainya juga selalu menjunjung tinggi konsep tata pemerintahan yang baik. “Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu,” kata Hasto.
Dia pun mengklaim, sejak awal partainya tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi, meski mengantarkan kemenangan dua kali Pemilu untuknya. Hasto pun menegaskan, sejak awal partainya selalu membuka pintu kerja sama dengan partai lain di kabinet.
“Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” klaim Hasto. [hen/suf]
