Bangkalan (beritajatim.com) – Jelang pelantikan anggota DPRD Bangkalan terpilih, kualitas pengawasan anggota dewan kian disorot. Terlebih, beberapa tahun terakhir kasus korupsi cukup banyak terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bangkalan.
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yakni akibat kontrol dari legislatif terhadap eksekutif yang lemah. Hal ini menjadi poin penting yang harus dievaluasi lagi untuk memilih ketua DPRD yang akan datang.
Wakil Rektor III Universitas Trunojoyo Bangkalan, sekaligus pengamat politik, Surokim mengatakan, salah satu faktor yang bisa meminimalisir terjadinya korupsi yakni memperkuat check and balancing. “Memaksimalkan kekuatan check balancing itu bisa juga untuk meminimalisir potensi terjadinya korupsi dan sejenisnya,” terangnya, Selasa (16/7/2024).
Surokim menyebut, sosok ketua DPRD yang akan datang harusnya juga bisa meningkatkan fungsi-fungsi diantaranya membentuk Peraturan Daerah (Perda), anggaran dan fungsi pengawasan.
Sehingga setiap hal yang diputuskan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan memberikan dampak untuk Bangkalan agar lebih baik. “Terutama pada fungsi pengawasan harus betul-betul dimaksimalkan,” imbuhnya.
Selain itu, ia mengatakan sosok ketua DPRD perlu memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan memahami konteks dan teknis kepemimpinan. Hal itu dianggap penting sebab kepemimpinan di setiap wilayah harus disesuaikan dengan kebutuhan sesuai lingkungan masing-masing. “Hal itu penting sebab seni kepemimpinan harus sesuai kebutuhan lingkungan dan juga sesuai dengan perkembangan jaman,” pungkasnya.
Ia berharap, nantinya ketua dewan yang dipilih bisa menjadi kekuatan baru yang konstruktif dan membawa harapan baru akan munculnya pengawasan yang efektif agar bisa bersinergi dengan eksekutif dan membangun Bangkalan lebih baik. [sar/kun]
