Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad berharap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov Jatim dapat menjadi teladan dalam kinerja ekonomi, baik bagi sektor swasta maupun masyarakat luas. Ini agar menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan bagi Pemprov Jatim.
Hal ini dikatakan Anwar Sadad yang juga Ketua Gerindra Jatim saat membuka diskusi BUMD Outlook 2025 dengan tema ‘Saatnya BUMD Jadi Penopang Utama Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur’ yang diselenggarakan di Gedung DPRD Jatim, Rabu (12/6/2024).
Sadad mengatakan, selama lima tahun terakhir, kondisi ekonomi di Jatim cukup baik meski dalam beberapa waktu dilanda pandemi Covid-19. Dia berharap, agar BUMD juga memberikan kontribusi maksimal, agar potensi PAD bisa ditingkatkan lebih besar lagi. “Besar harapan kami ada pihak yang terlibat memberikan catatan betul, BUMD yang kita banggakan banyak kontribusinya,” tambahnya.
Sadad meminta agar Pemprov dan Komisi C DPRD Jatim terus bersinergi untuk memberikan masukan yang produktif, agar kinerja BUMD di Jatim bisa ditingkatkan. Selama ini, dia mencatat, hanya beberapa BUMD saja yang memiliki kontribusi PAD cukup baik bagi Jatim.
“Semua akan efektif jika ditunjang oleh penyelenggaraan pemerintah Jawa Timur yang optimal. Kalau Komisi C benar-benar cerewet dan nyambung optimisme dengan Pemprov. Ini karena kadang-kadang kegairahan kita untuk menggerakkan BUMD itu tidak ada,” tambahnya.
Anggota komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardika mengatakan, ada tiga masalah mendasar yang dihadapi BUMD, sehingga tidak bisa meningkatkan kinerjanya.
Selain permodalan dan business plan yang masih belum matang, tata kelola yang kurang baik menjadi hambatan untuk meraup pendapatan yang maksimal.
“Tiga poin kalau kita bicara masalah permodalan selalu disampaikan dan itu betul sebuah persoalan,” kata anggota DPRD Jatim dari dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo.
Wakil Ketua DPD Golkar Jatim itu mengatakan, salah satu langkah untuk mengatasi masalah modal bagi BUMD adalah kebijakan adanya sistem kerja sama operasi (KSO).
Terobosan itu menjadi salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan oleh BUMD untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya. KSO adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih BUMD atau antara BUMD dengan pihak swasta untuk melaksanakan suatu usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Meski demikan, dia meminta agar sistem KSO itu benar-benar bisa dikaji secara matang, agar ke depan tidak menimulkan masalah hukum. “KSO seperti apa ke depannya, tentu kalau kita KSOkan BUMD perlu banyak kajian. Aprasial dan sebagainya mungkin itu masalahnya adalah waktu,” tegasnya.
“Ketika BUMD mengajukan tambahan modal perlu Perda. Untuk menuju suatu Perda tidak bisa kita menawarkan, dan harus BUMD terkait dan yang mengajukan, harus dengan bisnis plan yang tertata rapi dan visible,” tegasnya.
Pranaya Yudha juga mendorong agar BUMD melakukan pembenahan dalam tata kelola SDM. Sehingga, BUMD bisa bekerja secara profesinal mengemban misi meraih PAD dan misi sosial. “Yang ketiga kita bicara SDM, kami dorong kepada Pak Kabiro Perekonomian adalah aspek meritokratif. Artinya, ada dari beberapa misi keuntungan dan misi sosial. Misi ini harus diseimangkan tanpa meninggalkan profesionalisme,” tukasnya.
Direktur PT Jatim Graha Utama (JGU) Mirza Muttaqien mengatakan, pihaknya selama ini menjalankan misi profesional dan sosial yang sudah dibebankan oleh Pemprov Jatim. Di antaranya adalah melakukan pengendalian inflasi melalui operasi pasar ketika terjadi pandemi Covid-19 atau saat hari besar.
Langkah itu dilakukan untuk menjaga perekonomian, agar tidak terjadi panic buying, yang membuat harga tidak stabil di pasaran.
“Kami selama beberapa tahun mendapatkan penugasan untuk terus bersama-sama mengendalikan inflasi pada saat kenaikan harga luar biasa. Pada tahun 2020 lalu, kita mensupport PWU untuk membentuk lumbung pangan saat Covid-19 agar tidak terjadi panic buying dan harga stabil karena kesediaan barang yang cukup,” katanya.
Dia mengatakan, pihaknya juga melakukan intervensi pasar untuk menekan kebutuhan pokok di Jatim. Dengan adanya intervensi tersebut dia yakin bisa menekan angka inflasi. “Dengan adanya intervensi maka untuk pangan sudah terjadi deflasi minus 0,5 persen. Itu yang dicatat oleh BPS Jatim. Ini sudah cukup luar biasa dengan intervensi yang ada,” pungkasnya. (tok/kun)
