IKAPMII Jember Tolak Renovasi Alun-Alun yang Bikin PKL Terusir

Jember (beritajatim.com) – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) menolak renovasi alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang membuat pedagang kaki lima terusir.

“Alun-alun itu kalau renovasi selesai, tidak mungkin PKL berjualan di situ. Ini mengganggu rasa kemanusiaan, karena banyak orang yang menggantungkan hidup di situ. Mau ditindih dengan alasan keindahan dan estetika. Ini sudah di luar batas,” kata Ketua IKAPMII Jember Hadinuddin, Senin (3/6/2024).

Hadinuddin membuka ruang dialog dengan Pemerintah Kabupaten Jember untuk membahas persoalan ini. “Kalau tidak mau berdialog, ya kita aksi, karena ini terkait dengan nasib orang-orang yang menggantungkan hidup di sana. Mereka penghasilannya kecil untuk kebutuhan makan,” katanya.

Menurut data Satuan Polisi Pamong Praja Jember, kurang lebih ada 250 PKL yang berdagang di alun-alun. Rencananya, para PKL akan direlokasi di Jalan Kartini selama masa renovasi. Hadinuddin menilai lokasi tersebut tidak sesuai memenuhi syarat yang menguntungkan PKL.

Hadinuddin menilai renovasi alun-alun seharusnya terintegrasi dengan penataan PKL. Ia mencontohkan Malioboro di Jogjakarta. “Orang tetap bisa jalan-jalan di Malioboro, dan ketika mereka mau makan atau cari souvenir, ada tempat yang berdampingan dengan Malioboro. Kalau di Jember seperti apa? Tidak ada. Jadi peluang untuk masyarakat berjualan dalam skala kecil tidak memungkinkan,” katanya.

“Jadi menurut saya, pemerintah harus menghentikan (renovasi alun-alun). Pikirkan ulang, karena itu bukan hal yang mendesak bagi Jember. Kalau itu dianggap jadi legacy untuk keindahan tata kota, saya pikir tidak seekstrem itu. Nasib dan perut masyarakat jauh lebih penting,” kata pria berkacamata ini.

Selama ini, lanjut Hadinuddin, PKL yang berjualan di alun-alun memiliki efek perekonomian bagi Jember. “Pendapatan dari parkiran berapa kalau dihitung setiap hari? Apalagi kalau Sabtu san Minggu. Dari sisi situ saja, dampaknya luar biasa,” katanya.

Hadinuddin berpendapat, PKL di alun-alun hanya perlu ditata dan tak perlu ada renovasi. “Anggarannya sebaiknya tidak untuk mempercantik alun-alun, tapi untuk mendorong perbaikan infrastruktur pendidikan di Jember yang berada di bawah kewenangan pemkab,” jelasnya.

“Di alun-alun banyak tempat yang tidak terpakai. Ada tenda-tenda dari Bank Jatim yang tidak dimanfaatkan. Ketika tidak dimanfaatkan, masalahnya apa? Pemerintah punya kewenangan memanfaatkan. Itu ditata sedemikian rupa dan ditambah aspek-aspek hiburan yang menarik masyarakat,” kata Hadinuddin.

“Di sisi lain, konsep alun-alun bukan sebagai etalase kota. Alun-alun kan konsepnya dibangun untuk menjadi tempat aktivitas ekonomi dan kegiatan masyarakat secara umum. Hari ini banyak kepala daerah tidak memahami itu, karena ada keterputusan sejarah,” kata Hadinuddin.

Keterputusan sejarah kebijakan pemerintah di Jember menjadi isu penting. “Pernah tidak bupati yang ada melakukan kilas balik sejarah terhadap bupati-bupati dulu yang mendesain Jember,” kata Hadinuddin.

Sebagaimana diberitakan, Beritajatim.com, Jumat (19/1/2024), Pemerintah Kabupaten Jember menyediakan dana Rp 26 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jember 2024.“Alun-alun akan kami bikin modern. Kami akan pasang megatron cukup besar untuk jadi sarana promosi daerah dan sarana informasi serta transparansi. Kami akan memaksimalkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang terkoneksi dengan videotron di alun-alun,” kata Bupati Hendy Siswanto.

Penataan juga menyangkut pedagang kaki lima dan pelaku usaha mikro kecil menengah yang selama ini berjualan di alun-alun. “Kami akan tata, tak seperti sekarang yang stay (menetap). Mereka harus mobile. Kemarin pada 2023, kami sudah bagikan gerobak yang cukup bagus. Harapannya nanti mereka mobile berkeliling alun-alun. Nanti kami atur,” kata Hendy. [wir]