Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah diharapkan peka terhadap permasalahan yang dihadapi publik, terutama permasalahan bersifat administratif. Karena pemerintah menjadi satu-satunya tumpuan masyarakat untuk urusan administratif yang wajib bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan oleh Plt. Bupati Sidoarjo H. Subandi saat menghadiri Halal Bihalal dan tasyakuran haji Kades Bohar, di Desa Bohar, Taman.
“Saya sangat berharap aplikasi Sipraja agar terus dijalankan dan disosialisasikan ke seluruh masyarakat. Semoga mereka dapat mengoptimalkan pelayanan yang diberikan, sehingga masyarakat cukup mengakses darimana saja lewat handphone-nya masing-masing. Aplikasi ini sangat memudahkan masyarakat,” katanya, Jumat (10/5/2024).
Menurut Subandi, urusan administrasi, terutama administrasi kependudukan sangat vital. Administrasi kependudukan menjadi dokumen penting yang wajib dimiliki oleh masyarakat, dan sebagai bentuk kepayuhan masyarakat terhadap regulasi kependudukan.
“Terlebih saat ini, kades baru mendapat penambahan masa jabatan 2 tahun. Saya mohon pengabdian dan pelayanan untuk masyarakat juga harus lebih ditingkatkan. Genjot pembangunan dengan dana yang sudah digelontorkan oleh pemerintah,” harapnya.
“Tata kelola pemerintah desa harus diperbaiki. Target pembangunan yang belum tercapai segera dipenuhi, agar masyarakat dapat merasakan manfaat yang positif,” sambungnya.
Masih menurut Subandi, bagaimana pun juga pembangunan tidak akan berhasil kalau tidak dibantu dari semua warga desa. “Kita harus mempunyai satu kekuatan dan kekompakan, untuk suksesnya pembangunan desa. Karena pembangunan desa menjadi tolok ukur majunya Sidoarjo secara umum,” tutupnya. [isa/suf]
