Jakarta (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan menyelenggarakan uji publik terkait mekanisme pelaksanaan musyawarah desa/musyawarah kelurahan (musdes/muskel) di Kantor Kemensos Salemba, Kamis (18/4).
Uji publik ini menjadi langkah penting dalam memastikan keakuratan dan ketepatan sasaran DTKS.
Musdes/Muskel: Pilar Kunci Verifikasi dan Validasi DTKS
DTKS merupakan data penting yang menjadi dasar pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan. Kemensos menyadari bahwa data ini haruslah akurat dan akuntabel agar bantuan tepat sasaran. Oleh karena itu, musdes/muskel menjadi pilar kunci dalam proses verifikasi dan validasi DTKS.
Uji Publik untuk Sempurnakan Mekanisme Musdes/Muskel
Uji publik ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), KPK, Kejaksaan Agung, BPKP, Ombudsman RI, dan pemerintah daerah. Para peserta memberikan saran dan masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan mekanisme musdes/muskel.
Pentingnya Keterbukaan dan Transparansi
Karina dari Stranas PK KPK menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam proses verifikasi dan validasi data di musdes/muskel. Hal ini untuk memastikan data yang tersaji kredibel dan dipercaya masyarakat.
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG): Menjaga Kredibilitas Data
Suhadi Lili, Staf Khusus Menteri Bidang Pengembangan SDM dan Program Kemensos, menjelaskan upaya menjaga kredibilitas data DTKS melalui implementasi SIKS NG. Sistem ini menerapkan check and balance pada setiap data yang dimasukkan, sehingga data yang tersaji dalam DTKS betul-betul akurat.
Musdes/Muskel: Memperkuat Partisipasi Masyarakat
Kemensos berharap dengan adanya musdes/muskel minimal sekali dalam tiga bulan, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi pemerintah desa/kelurahannya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas DTKS dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Uji publik ini merupakan langkah penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas DTKS. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menerapkan sistem yang kredibel, Kemensos menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. [aje]
