Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan dua partai besar di lanskap politik Indonesia kontemporer. Kedua partai ini teruji endurance politiknya di 6 kali Pemilu sepanjang Orde Reformasi. Partai-partai ini selalu masuk 5 besar kekuatan politik dengan perolehan suara besar sepanjang Pemilu.
PKB pernah menempatkan tokoh pendiri sekaligus Ketua Dewan Syuronya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kursi Presiden RI via Sidang Umum MPR RI 1999. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri juga pernah menduduki kursi Presiden RI periode 2001-2004.
Kedua partai ini juga memiliki relasi historis, politik, kultural, sosiologis, dan psiko-politik yang kuat dengan teritori Jatim sebagai tlatah politik. PKB yang punya relasi historis, kultural, dan sosiologis yang panjang dengan ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) –pernah menjadi parpol sejak 1952 hingga kebijakan politik fusi partai rezim Orde Baru Soeharto awal tahun 1970-an– tetap mampu mengokohkan cengkeraman politiknya di Jatim.
Partai NU adalah pemenang Pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka. Pun demikian dengan PKB, partai dengan basis pendukung loyal dari kalangan komunitas Islam Tradisional (NU) berpeluang besar memenangkan 4 kali Pileg di Jatim di sepanjang Pemilu Orde Reformasi. Di Pileg 2024, diperkirakan PKB unggul vis a vis PDIP dan partai lainnya. Prestasi emas juga telah diukir PKB di Jatim pada Pemilu 1999, 2004, dan 2014.
Hanya di Pemilu 2009, Jatim dimenangkan Partai Demokrat –kekuatan politik yang dipandegani dan didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada Pemilu 2019, PKB kalah tipis vis a vis PDIP. Pada Pemilu 1999, 2004, 2014 dan kemungkinan besar di Pemilu 2024, PKB kembali leading di ranah politik Jatim dibanding partai lainnya.
Di sisi lain, PDIP, kekuatan politik yang merepresentasikan komunitas Nasionalis dan pengagum pemikiran-pemikiran Soekarno (Marhaenisme), merupakan partai dalam perspektif historis punya basis pendukung tradisional loyal dan militan di Jatim. Selain Jateng dan Bali, Jatim merupakan ‘rumah besar’ komunitas Nasionalis Soekarnoisme, yang signifikan raihan suara dukungannya di setiap Pemilu.
Terkecuali di sepanjang Pemilu rezim Orde Baru Soeharto, kendaraan politik kaum Nasionalis (PDI) selalu finish di posisi ketiga dengan akumulasi suara dukungan tak lebih dari 15 persen.
Pada Pemilu 2019, DPD PDIP Jatim di bawah pimpinan Kusnadi mengukir sejarah emas. Partai ini sebagai pengumpul suara terbanyak di Jatim, menggungguli PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan partai lainnya. Capaian kinerja politik ini pertama kali diukir PDIP.
Prestasi politik ini menjadi catatan tersendiri. Sebab, di sepanjang Pemilu era Orde Reformasi dan Pemilu pertama setelah Indonesia merdeka di 1955, baru kali pertama partai komunitas Nasionalis menang di Jatim. Pada Pemilu 1955, di bawah Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap (Partai Masyumi), PNI finish di posisi ketiga di Jatim di bawah Partai NU dan PKI.
Ranah politik Jatim saat itu dimenangkan Partai NU, dengan tokoh sentralnya KH Abdul Wahab Chasbullah (salah satu pendiri NU dan pimpinan Pondok Tambakberas Jombang) dan KH Idham Cholid (alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo). Kekuatan dan keunggulan komunitas Islam Tradisional (NU) di ranah politik praktis Jatim terus bertahan dan kokoh sejak era demokrasi parlementer hingga di sepanjang Pemilu Orde Reformasi.
Fakta Pahit Partai Besar
Pilgub Jatim secara langsung dihelat sebanyak 3 kali: Tahun 2008/2009, tahun 2013, dan tahun 2018. Dari 3 kali pilgub langsung itu, pemenangnya berturut-turut adalah pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (Pilgub Jatim 2008/2009 dan 2013) dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak (Pilgub Jatim 2018). Direncanakan pada November 2024 mendatang dihelat Pilgub Jatim secara langsung kali keempat.
Ada satu catatan menarik dari kontestasi Pilgub Jatim secara langsung. Dua partai besar di Jatim: PKB dan PDIP belum pernah sekalipun memenangkan perhelatan pesta demokrasi di tingkat Jatim ini. Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) adalah dua partai level tengah yang memenangkan tiga kali Pilgub Jatim secara berturut-turut.
Melihat realitas politik demikian, Pilgub Jatim 2024 menjadi perhatian dan catatan tersendiri bagi PKB dan PDIP khususnya dan partai-partai lainnya pada umumnya. Sekalipun PKB dan PDIP memiliki infrastruktur dan jejaring politik yang lengkap, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan RW/RT serta capaian kinerja politik kedua partai ini yang mencorong di kontestasi pileg, pengalaman empirik di ajang Pilgub Jatim, duet pasangan yang diusung dan dijagokan kedua partai ini tak sukses.
Bahkan, di Pilgub Jatim 2018 lalu, PKB dan PDIP merajut koalisi dengan mengusung pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Guntur Soekarno. Faktanya, duet cagub-cawagub yang diusung PKB, PDIP, Partai Gerindra, dan PKS ini kandas. Kontestasi ini dimenangkan duet Khofifah-Emil Dardak yang diusung Partai Golkar, Partai NasDem, PAN, Partai Demokrat, PPP, dan Partai Hanura.
Berdasarkan data KPU, untuk Pilgub Jatim 2018, jumlah pemilih sebanyak 30.155.719 pemilih. Jumlah surat suara sah 19.541.232 suara, dan jumlah surat suara tidak sah 782.027 suara. Dari hasil rekapitulasi KPU, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara 10.465.218 suara (53,55 persen). Sedangkan duet Gus Ipul dan Puti Guntur meraih suara 9.076.014 (46,45 persen).
Pilgub Jatim 2018 mempertemukan dua kader terbaik NU secara head to head: Khofifah (Muslimat NU) versus Gus Ipul (mantan Ketua Umum GP Ansor). Secara empirik, salah satu implikasi politik dari pola pertarungan yang menghadapkan antarkader NU secara vis a vis, terjadi pembelahan dukungan politik kiai-kiai NU di Jatim.
Khofifah-Emil Dardak disokong banyak kiai NU yang berada di luar struktur NU, baik di tingkat pengurus besar (PB/Pusat), pengurus wilayah (PW/Provinsi), maupun pengurus cabang (PC/Kabupaten-Kota), seperti KH Salahuddin Wahid (almarhum) pimpinan Pondok Tebuireng Jombang, KH Asep Syaifuddin Chalim (Pondok Amanatul Ummah Mojokerto), KH Robbach Ma’shoem (almarhum) pimpinan Pondok Ihyaul Ulum Dukun Gresik, dan banyak kiai NU kultural lainnya.
Kiai kultural merupakan pemimpin agama (Islam) yang mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) sebagaimana dianut NU tanpa menduduki jabatan struktural NU di semua tingkatan. Kiai kultural menjadi pemimpin umat (jemaah) NU baik dalam perspektif teologis, sosial, budaya, dan politis sekalipun tak memiliki posisi struktural di NU. Kiai kultural tetap menjadi guidance dan kiblat bagi jemaahnya dalam menapaki kehidupan sosial keagamaan dan kemasyarakatan.
Lain halnya dengan duet Gus Ipul-Puti Guntur. Banyak kiai NU yang duduk di struktural ormas Islam ini, terutama di PWNU Jatim, yang memberikan dukungan dan sokongan politik kepada Gus Ipul-Puti Guntur. Tentu saja, dukungan politik bersifat pribadi dan tak ada relasinya dengan posisi struktural kiai dimaksud di organisasi NU.
Mayoritas kiai yang duduk di struktur NU wilayah Jatim maupun NU cabang kabupaten/kota di Jatim memberikan dukungan kepada pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno. Para kiai ini biasa dikenal dengan sebutan kiai struktural dan memposisikan KH Anwar Manshur (pimpinan Pondok Lirboyo Kota Kediri) sebagai tokoh sentralnya.
Kiai NU lainnya yang berada di barisan pendukung Gus Ipul-Puti Guntur antara lain: KH Anwar Iskandar (Pondok Al Amin Kota Kediri), KH Agoes Ali Masyhuri (Pondok Bumi Sholawat Sidoarjo), KH Zainuddin Jazuli dan KH Nurul Huda Jazuli (Pondok Al Falah Ploso Kediri), KH Fahrur Rozi (Pondok Annur 1 Bululawang Kabupaten Malang), KH Cholil As’ad Syamsul Arifin (Pondok Walisongo Situbondo), KH Miftahul Akhyar dari Kota Surabaya, KH Nawawi Abdul Jalil dari Sidogiri Pasuruan, KH Moh Hasan Mutawakil Allalah dari Genggong Probolinggo, KH Fu’ad Jazuli dari Ploso Kediri, KH Idris Hamid dari Pasuruan, KH Ubaidillah Faqih dari Langitan Tuban, dan lainnya.
Karena AD/ART NU melarang kiai dan tokoh NU terjun dalam politik praktis dalam kapasitasnya sebagai pengurus, hakikatnya para kiai NU yang terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung cagub dan cawagub di Pilgub Jatim 2018 bergerak dalam kapasitas pribadi, bukan kapasitas sebagai pengurus NU.
Dukungan dan sokongan dua partai besar: PKB dan PDIP ditambah dengan Partai Gerindra dan PKS tak membuat duet Gus Ipul dan Puti mampu memenuhi ekspektasi politiknya merengkuh kursi gubernur dan wagub Jatim. Kiai struktural NU yang memberikan dukungan politik secara pribadi kepada duet Gus Ipul-Puti Guntur berasal dari semua kawasan di Jatim. Dan para kiai NU itu berikut pondok yang dipimpinnya memiliki pengaruh kuat di lingkungan sekitarnya, dengan jejaring alumni yang besar dan luas di berbagai wilayah.
Namun demikian, Pilgub Jatim 2018 menghantarkan Khofifah-Emil Dardak dengan dukungan politik dari sebagian besar kiai kultural NU di Jatim mampu leading vis a vis Gus Ipul-Puti Guntur. Mesin partai besar yang lama survive secara politik bukan garansi politik yang menjanjikan untuk bisa memenangkan kontestasi politik secara langsung dalam model demokrasi elektoral. [air/bersambung]
Ainur Rohim,
Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com
