Sidoarjo (beritajatim.com) – Puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) deklarasi dan menyatakan sikap menolak hasil Pemilu 2024 yang dinilai curang.
FPPJ menilai Pemilu 2024 kemarin kacau balau. Bahkan dinilainya pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia menggelar pesta demokrasi tersebut.
Sebelum dan pada hari pencoblosan, FPPJ seakan banyak ditemukan pelanggaran yang sistematis untuk memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Ketua FPPJ Achmad Yazid, pihaknya juga mendapatkan laporan adanya banyak kepala desa yang diintimidasi oleh penyelenggara negara, agar ikut memenangkan jago dan anak Presiden RI itu. “Ini semua adalah pelanggaran dan Pemilu 2024 tidak terlaksana secara jujur dan adil. Maka dari itu FPPJ menolak hasil pemilu yang jelas-jelas curang itu,” ucapnya Senin (26/2/2024).
Yazid menambahkan selain menolak hasil pemilu curang, pihaknya akan membuat perhimpunan bersama masyarakat lainnya dalam menyikapi pemilu curang kemarin. FPPJ bersama masyarakat lainnya akan melakukan aksi 1 Maret 2024 di depan gedung DPRD Jawa Timur dengan tujuan menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat di tingkat propinsi untuk kompak mendesak wakil rakyat di DPR RI untuk merealisasikan hak angket atau minta pertanggungjawaban Presiden RI dalam soal pemilu curang ini.
“Di mana Presiden RI secara jelas juga ikut cawe-cawe sebelum Pemilu 2024 di gelar. Mulai pembagian sembako, dugaan kuat soal arahan-arahan untuk mendukung Paslon 02 dan lainnya,” tegasnya.
Masih menurut Yazid, pihak FPPJ juga berharap partai pendukung Paslon 03 Ganjar-Mahfud yakni PDI Perjuangan dan PPP yang ikut dirugikan dalam Pemilu 2024 karena adanya kecurangan yang sistematis, benar-benar mewujudkan hak angket atau memakzulkan Presiden RI.
“Kami berharap partai pendukung Paslon 03 bersama partai pendukung Paslon 01 dalam soal hak angket terhadap Presiden Jokowi,” tegasnya berharap.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh semua anggota FPPJ bersama ulama dan tokoh masyarakat Sidoarjo menyatakan sikap sebagai berikut :
1. KAMI MENOLAK HASIL PEMILU 2024 YANG PENUH KECURANGAN, KETIDAKADILAN, INTERVENSI DAN INTIMIDASI.
2. KAMI MENYATAKAN MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA PENYELENGGARA PEMILU 2024.
3. KAMI MENDESAK DPR RI SEGERA MELAKSANAKAN HAK ANGKET UNTUK MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN
PEMERINTAH.
4. KAMI MENYATAKAN MOSl TIDAK PERCAYA KEPADA PRESIDEN RI YANG TIDAK MEMBERl TELADAN YANG BAIK DALAM PELAKSANAAN PILPRES 2024 DAN MENDESAK DPR RI UNTUK MEMAKZULKAN PRESIDEN RI.
Dalam deklarasi penolakan hasil Pemilu 2024 juga di hadiri oleh Ketua Relawan Jaringan Nasional Anies Baswedan Jawa Timur sekaligus Ketua Badan Koordinasi Saksi Jatim, Dhimam Abror Djuraid, Habib Taufiq Aljufri, KH Malik Pademonegoro Sukodono dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. (isa/kun)
