Surabaya (beritajatim.com) – Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (Fordek AIPKI) di Unusa Surabaya telah resmi ditutup, Sabtu (17/2/2024) petang.
Forum tersebut memunculkan sejumlah rekomendasi terkait dengan isu dan tantangan dunia pendidikan kedokteran di Indonesia ke depan. Setidaknya ada 5 rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut.
Pertama, terkait pemerataan distribusi dokter. Diketahui, bahwa selama tahun 2023, sebanyak 83 institusi pendidikan kedokteran di Indonesia telah meluluskan 10.902 dokter. Namun, distribusinya masih belum merata.
“Karena itu, perlu adanya pemerataan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, yang disertai kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung pemerataan itu,” ujar Ketua Umum AIPKI Prof Budi Santoso.
Kedua, peningkatan kualitas pendidikan kedokteran tidak bisa dilakukan secara instan. Prof Budi mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan berbagai program penguatan institusi, salah satunya dengan uji progres.
Harapannya, ketika mahasiswa memiliki kekurangan, akan segera diperbaiki. Bagi mahasiswa yang sudah di tahap akhir dan belum mampu memenuhi kompetensi, AIPKI telah memberikan program pembimbingan.
“Mahasiswa yang sudah mengikuti bimbingan AIPKI tapi belum mampu membuktikan penguasaan kompetensi minimal, akan disediakan uji panel. Harapannya, akan ditemukan kemampuan cinical reasoning,” katanya.
Ketiga, AIPKI mendorong agar pendirian Fakultas Kedokteran (FK) baru sebaiknya dilakukan di luar Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Sehingga, keberadaan FK akan lebih merata.
“Perlu dilakukan advokasi kepada pemerintah untuk pendirian FK pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang saat ini menjadi fokus kekurangan dokter,” ungkap Dekan FK Universitas Airlangga tersebut.
Keempat, penerapan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit (RS) harus tetap menjaga mutu dengan memenuhi persyaratan yang diberlakukan di PPDS berbasis universitas.
“Agar kedua jalur PPDS dapat berjalan baik, RS yang sudah digunakan sebagai wahana PPDS berbasis universitas, hendaknya tidak digunakan bersamaan juga sebagai wahana PPDS berbasis RS,” kata Prof Budi.
Rekomendasi terakhir, yakni pelaksanaan kebijakan academic health system (AHS) diperlukan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan.
Sementara itu, Dekan FK Unusa Dr Handayani menyebut bahwa selain pendistribusian yang merata, diperlukan juga dokter berkualitas dan kompeten untuk bisa melayani masyarakat. “Sebagai institusi pendidikan kedokteran, kami mensyaratkan kualitas tidak hanya sekedar kuantitas. 2024 ini ada 15 FK baru, namun peningkatan FK baru setiap tahunnya juga tetap harus menjaga mutu pendidikan,” tandas Bendahara AIPKI tersebut. [ipl/kun]
