Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menggelar sarasehan bersama tiga calon presiden (capres) yang berkontestasi pada Pemilu 2024, pada Jumat (2/2/2024) di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.
Sarasehan yang bertajuk “Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan RI” ini akan menghadirkan tiga capres secara terpisah, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan, sarasehan ini bertujuan untuk mendengarkan komitmen kebangsaan para capres terhadap persoalan-persoalan fundamental bangsa.
“Ada tiga persoalan fundamental yang akan kita bahas dalam sarasehan ini, yaitu keadilan fiskal, pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan azas bernegara,” ujar LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/2/2024).
Menurut LaNyalla, persoalan keadilan fiskal menjadi salah satu persoalan fundamental yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini terkait dengan distribusi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang didominasi oleh pemerintah pusat.
“APBN terdistribusi untuk pemerintah pusat sebesar 64 persen, sedangkan pemerintah daerah hanya 36 persen,” kata LaNyalla.
LaNyalla mengatakan, proporsi beban jumlah pegawai yang ditanggung pemerintah daerah juga lebih besar daripada pemerintah pusat. “Sedangkan proporsi beban jumlah pegawai yang ditanggung pemerintah daerah sebesar 78 persen. Sedangkan pemerintah pusat hanya 22 persen,” tutur LaNyalla.
Dengan rasio proporsi yang berbanding terbalik tersebut, menyebabkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan penyelenggaraan kewenangan menjadi sangat lemah dan terbatas.
Persoalan fundamental kedua yang akan dibahas dalam sarasehan ini adalah ketidakadilan yang dirasakan daerah dan masyarakat daerah terhadap pengelolaan SDA.
“Kami melihat paradigma pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan di Indonesia, bukan membangun Indonesia,” tegas LaNyalla.
Menurut LaNyalla, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan PDB, maka segala kemudahan diberikan kepada investor asing dan swasta untuk menguasai sumber daya di daerah.
Persoalan fundamental ketiga yang akan dibahas dalam sarasehan ini adalah azas dan sistem bernegara Indonesia yang telah meninggalkan filosofi dasar dan indentitas konstitusi kita yaitu Pancasila.
“Perubahan isi dari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 silam tersebut, membuat Konstitusi Indonesia justru menjabarkan semangat individualisme dan liberalisme serta ekonomi yang kapitalistik,” terangnya.
LaNyalla mengatakan, DPD RI menawarkan kepada bangsa Indonesia untuk kembali menerapkan sistem rumusan para pendiri bangsa, dengan penyempurnaan dan penguatan.
“Nanti kita minta pandangan dan kajian dari masing-masing capres terhadap beberapa isu fundamental tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui visi mereka terkait hubungan pusat dan daerah, serta ketatanegaraan Indonesia,” tandas LaNyalla.
Sarasehan ini akan dimulai pukul 14.00 WIB dan disiarkan live streaming melalui akun Youtube Official DPD RI. Selain para capres, kegiatan ini juga akan dihadiri oleh pimpinan MPR dan DPR, KPU/Bawaslu, Gubernur, Ketua Asosisi Pemerintahan Daerah, Raja dan Sultan Nusantara, serta pimpinan ormas, akademisi dan organisasi mahasiswa. [beq]
