Lamongan (beritajatim.com) – Angka capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Lamongan tahun 2023 meningkat, yakni berada pada angka 80,41 dari yang sebelumnya berada di angka 75 di tahun 2022.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat zoom koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Jawa Timur Korwil II mengatakan bahwa peningkatan tersebut merupakan dampak positif dari komitmen pelayanan berkualitas di Kabupaten Lamongan
Pelayanan berkualitas yang dimaksud adalah mampu memberikan kepuasan dalam hal kecepatan, murah, berkeadilan, ramah, dan lainnya.
“Alhamdulillah, nilai SPI kita cukup tinggi. Angka SPI ini merupakan penilaian masyarakat tentang integritas kita dalam pelayanan yang baik. Hal ini tentu akan kita jadikan sebagai motivasi untuk terus mengupayakan penyempurnaan yang lebih baik lagi,” tutur Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Selasa (30/1/2024), di ruang Command Center Pemkab Lantai 3.
Selain wujud dari pelayanan prima, tutur Yuhronur, SPI merupakan salah satu dari tiga indikator keberhasilan pemberantasan korupsi yang digunakan sebagai alat pengukuran di Indonesia, yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
Dalam kesempatan sama, Satgas KPK Wilayah 3.2 Wahyudi menegaskan bahwa tingginya skor SPI di Kabupaten Lamongan menandakan sudah tidak ada lagi korupsi di dalam pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk masyarakat.
“Selain menggambarkan pelayan berkualitas dan bebas korupsi, SPI ini juga menandakan persepsi masyarakat tentang keterbukaan dan kredibilitas pelayanan. Seperti contohnya, masyarakat Lamongan sudah tidak percaya akan adanya gratifikasi dan semacamnya,” terang Wahyudi.
Sementara untuk mencegah adanya tindak korupsi, Direktur III Koordinasi Supervisi KPK Republik Indonesia Bahtiar Ujang Purnama menekankan harus ada evaluasi rutin dalam penyusunan penggunaan APBD setiap tahunnya, sehingga dapat dilihat dan disesuaikan kebutuhan daerah secara proporsional sesuai waktunya.
“Teman-teman di Lamongan harus selalu melakukan koordinasi dalam melakukan penyusunan dan perencanaan lebih baik dari tahun ke tahun. Sesuaikan dengan kebutuhan prioritas daerah kala itu, jadi tidak ada copy paste dalam penyusunan,” tegasnya. [riq/ian]
