Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi pencoblosan di Tanah Suci untuk Pemilu Presiden putaran kedua.
Hal ini mengingat ada sekitar 240 ribu jemaah haji Indonesia yang berada di Arab Saudi saat putaran kedua berlangsung pada Juni 2024.
“Kalau para jamaah haji itu nanti ketika pemilihan umum presiden pada putaran pertama masih ada di Indonesia, karena itu masih di bulan Februari, tapi kalau nanti putaran kedua mereka sudah berada di Tanah Suci,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulisnya.
Oleh karena itu, Hidayat meminta KPU untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jeddah untuk mempersiapkan pencoblosan Pemilu Presiden putaran kedua di Tanah Suci.
KPU juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pencoblosan.
“KPU harus mempersiapkan segalanya karena KPU ditugaskan untuk melaksanakan Pemilu yang sukses yaitu pemilu yang memaksimalkan peran serta dari rakyat pemilik kedaulatan termasuk jemaah haji,” kata Hidayat.
Hidayat menyebut, KPU sebelumnya menyatakan bahwa jemaah haji yang akan mencoblos dalam Pemilu Presiden putaran kedua harus sudah terdaftar di tempat semula.
Namun, Hidayat menilai hal ini tidak adil bagi jemaah haji yang berangkat setelah pendaftaran Pemilu Presiden putaran pertama dibuka.
“KPU harus mempersiapkan bagaimana kedaulatan rakyat, termasuk kedaulatan dari para jamaah haji yang jumlahnya 240 ribu tidak hilang,” ujar Hidayat. (hen/beq)
