Mojokerto (beritajatim.com) – Sedikitnya 27.272 buruh tani tembakau dan pekerja rentan di Kabupaten Mojokerto menerima kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Iuran yang bersumber dari anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Mojokerto tahun 2023 ini diserahkan Bupati Ikfina Fahmawati.
Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mojokerto Zulkarnain Mahading dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko. Mereka menyerahkan secara simbolis santunan jaminan kematian BPJS ketenagakerjaan kepada enam warga.
Launching pemberian bantuan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan digelar di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemkab Mojokerto. Dengan pemberian jaminan sosial tenaga kerja kepada 27.272 pekerja ini, membuat Kabupaten Mojokerto meraih capaian tertinggi se-Jawa Timur setelah Kabupaten Tulungagung terkait pemberian bantuan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam arahannya, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengungkapkan, para buruh petani tembakau dan pekerja rentan akan menerima dua manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh Pemkab Mojokerto selama tiga bulan. “Jadi Alhamdulillah ada 27.727 yang kita biayai dari DBHCHT tersebut dan ada 2 manfaat yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja,” ungkapnya, Senin (4/12/2023).
BACA JUGA: Tunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Direktur PT Baliwong Indonesia Ditahan
Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini juga berkomitmen dalam memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada seluruh pekerja di wilayahnya. Selain itu, dalam memberikan jaminan sosial Ia juga menegaskan, harus memenuhi persyaratan tertentu serta terkait dengan tingkat kebutuhan dan ketidakmampuan dari pekerja.
“Diharapkan tahun 2024 mendatang, Pemkab Mojokerto bisa meraih target capaian universal coverage untuk BPJS Ketenagakerjaan sehingga nanti tentu akan dibiayai oleh pemerintah tetapi nanti juga harus ada yang mandiri sesuai dengan kondisinya, jadi fokusnya itu universal coverage untuk BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto,” bebernya.
BACA JUGA: Bupati Mojokerto Launching Aplikasi ‘Siap Ramah’ Milik RSUD Prof dr Soekandar
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo mengapresiasi atas perhatian Pemkab Mojokerto terkait memberikan jaminan sosial tenaga kerja bagi para pekerja di wilayahnya. Di Jawa Timur sampai dengan saat ini yang terbesar adalah di Kabupaten Mojokerto karena sebelumnya rekornya dipegang oleh Tulungagung tapi setelah Mojokerto launching tentunya ini yang terbesar di Jawa Timur.
“Alhamdulillah saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemkab Mojokerto yang dipimpin oleh ibu Bupati. Sebelumnya 27.500 olej Kabupaten Tulungagung, Nah ini angkanya pun cantik ya, 27.727. Mudah-mudahan di 2024, kita dan Kabupaten Mojokerto terus meningkatkan dalam memberikan perlindungan. tentu dengan para pekerjanya yang dilindungi akan lebih sejahtera,” harapnya.
Diketahui dalam acara tersebut, juga dihadiri Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Mojokerto. [tin/suf]
