Surabaya (beritajatim.com) – APPSWI membantu UMKM walet untuk menembus ekspor China. Perjuangan Asosiasi Peternak dan Pedagang Sarang Walet Indonesia (APPSWI) selama bertahun-tahun itu membuahkan hasil dengan lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003 tentang Badan Karantina Indonesia.
Dalam peraturan yang baru dikeluarkan pada 20 Juli 2023 itu, disebutkan bahwa presiden langsung bertanggung jawab terhadap karantina dan kualitas dari produk ikan, hewan, dan tumbuhan. Badan Karantina Indonesia akan dipimpin oleh seorang Kepala yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Artinya kepala Badan Karantina Indonesia akan setingkat menteri. Hal ini membuat perbedaan. Sebelum berlakunya Pepres Nomor 45 tahun 2023 itu, Karantina hanya ditanggung jawab oleh tingkat Menteri Pertanian.
Ketua APPSWI Wahyudi Husein mengatakan bahwa selama ini pihaknya terus memperjuangkan anggotanya yang mayoritas adalah peternak walet dengan skala sedang-kecil. Menurut Wahyudin, bahwa saat ini ekspor sarang walet ke China sebagai pasar utama hanya bisa dikuasai oleh perusahaan besar.
“Hari ini APPSWI mengadakan Annual Meeting dalam rangka menyikapi perwaletan saat ini. Perlu diketahui, saat ini Presiden telah mengeluarkan Keppres 45 tahun 2023, tentang Barantin. Ini menyangkut kelanjutan dari perwaletan Indonesia yang selama ini potensinya besar, prospek besar. Tapi ternyata terjadi ada kemacetan,” ujar Wahyudin saat dikonfirmasi Beritajatim, Selasa (03/10/2023).
Wahyudin menjelaskan bahwa saat ini Indonesia memiliki banyak produk sarang walet. Namun dihargai sangat rendah karena monopoli dari pihak-pihak yang menguasai jalur ekspor ke China. Sementara dengan Keppres 45 tahun 2023 ini, APPSWI berharap agar para UMKM sarang walet punya kesempatan untuk melakukan ekspor dengan kebijakan yang diatur.
“Jadi masih banyak yang belum terserap ke Tiongkok. Inilah problem yang didiskusikan dan hasilnya kita laporkan, termasuk kepada Presiden. Karena Perpres ini keinginan Presiden untuk membantu problematika perwaletan,” imbuhnya.
Dari data tahun 2022, APPSWI mencatat bahwa sarang walet yang berhasil diproduksi peternak di Indonesia mencapai 1500 ton. Sementara, per tahun Indonesia hanya bisa ekspor langsung ke China sebanyak 300 ton per tahun. Di tahun 2023 jumlah sarang walet yang mampu diproduksi oleh peternak di Indonesia diperkirakan akan naik hingga 1800 ton. Ini lah yang membuat APPSWI terus berjuang agar ekspor ke negeri China bisa dilakukan secara langsung tanpa melewati perantara.
BACA JUGA:
SIJF 2023 Diharapkan Mampu Meningkatkan Transaksi Ekspor Perhiasan Indonesia
“Kita hanya bisa Ekspor per tahun itu 250-300 ton karena ya ada MoU Import Protocol itu. Itu hambatannya, makannya harus di revisi, masak kita mau didikte sama Tiongkok? Kita harus mandiri. Kalau memang Tiongkok mempersulit barang kita masuk, ya ayo di banned sama-sama nanti pasti Tiongkok yang butuh,” tegas Wahyudin.
Wahyudin memaparkan bahwa dunia perwaletan ini banyak memberi kontribusi ekonomi yang cukup besar. Mulai dari Devisa, tenaga kerja, lalu juga ekonomi kreatif. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan pemerintah untuk terus memajukan ekonomi bangsa.
“Apalagi sekarang makin berkembang dunia perwaletan ini. Ada di daerah seperti Medan, Makasar, Jawa, Semarang, Jakarta, NTB dan Batam itu terjadi peningkatan produksi tahun ini,” papar Wahyudin.
BACA JUGA:
UMKM Surabaya Temukan Banyak Peluang Ekspor Di Jepang
Ditanya terkait kekuatan hukum Peraturan Presiden yang bisa berubah apabila terjadi pergantian kepemimpinan, pihaknya berjanji akan terus berjuang agar Perpres Nomor 45 tahun 2023 itu bisa dilaksanakan walaupun berganti pemimpin jelang pemilu 2024. Ia tak segan akan mengerahkan anggota APPSWI yang berjumlah lebih dari 1 Juta peternak untuk demo apabila pemerintah mengkhianati aturan yang sudah ditetapkan presiden Jokowi.
“Kedepannya kami akan fokus untuk merevisi MoU Import Protocol itu agar segera UMKM bisa menjalankan eksport,” tutupnya. [ang/but]
