Formula politik 2004. Apa itu? Mapping tokoh politik yang bertarung di pemilihan umum presiden-wakil presiden (Pilpres) tahun 2004 lalu. Di kontestasi politik tersebut, ada lima pasangan capres-cawapres yang memperebutkan kursi RI-1 dan RI-2. Itulah hajatan politik pilpres yang diikuti peserta paling banyak.
Kelima pasangan capres-cawapres yang bertarung di Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla (Partai Demokrat, PBB, dan PKP), Megawati Soekarnoputri-KH Hasyim Muzadi (PDIP), Jenderal Purn Wiranto-KH Solahuddin Wahid (Partai Golkar dan PKB), Amien Rais-Siswono Yudohusodo (PAN dan PKS), Hamzah Haz-Jenderal Purn Agum Gumelar (PPP). Pilpres 2004 berlangsung dua putaran dan di putaran kedua dimenangkan pasangan SBY-JK atas duet Mega-Hasyim.
Satu catatan penting dari Pilpres 2004 adalah dari pasangan capres-cawapres tersebut, setidaknya ada empat (4) tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang terlibat dalam kontestasi politik ini. Kelimanya adalah KH Hasyim Muzadi sebagai cawapres Megawati. Kiai Hasyim, yang pernah dua periode memimpin PWNU Jatim, saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU hasil Muktamar di Pondok Lirboyo Kediri pada 1999.
Selain itu, masih ada nama KH Solahuddin Wahid, adik kandung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), mantan Ketua Umum PBNU dan menjabat sebagaiu Dewan Syuro DPP PKB. Gus Solah, panggilan akrab KH Solahuddin Wahid, sebelum terjun di ranah politik praktis sebagai kandidat wapres Partai Golkar dan PKB lebih banyak terjun di dunia profesional dan tokoh masyarakat independen.
Gus Solah yang pernah menempuh pendidikan di ITB Bandung didorong PKB untuk duet dengan Jenderal Purn Wiranto yang sebagai kandidat presiden setelah memenangkan pertarungan Konvensi Partai Golkar untuk penentuan calon presiden. Wiranto mengandaskan ekspektasi sejumlah elite Golkar, seperti Letjen Purn Prabowo Subianto, Surya Paloh, dan lainnya. Konvensi Partai Golkar itu dihelat ketika Ketua Umum partai ini adalah Akbar Tandjung, aktivis HMI dan sempat menjabat Menpora dan Menteri Perumahan Rakyat di era Orde Baru Soeharto.
Tokoh NU lainnya yang terjun di Pilpres 2004 adalah M Jusuf Kalla (JK), tokoh dan elite NU dari Sulawesi Selatan. Secara kultural, label NU pada JK tak sekental dan sekuat KH Hasyim Muzadi, Hamzah Haz, maupun Gus Solah. Tapi, tak ada yang membantah kultur NU mengalir dalam diri JK dan itu menjadi salah satu instrumen penting kemenangan pasangan SBY-JK di putaran kedua Pilpres 2004.
Sedangkan Hamzah Haz, politikus dari Kalimantan Selatan, dikenal lama sebagai tokoh faksi NU di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hamzah Haz adalah tokoh NU yang mampu merebut kembali kepemimpinan puncak PPP dari tokoh faksi Muslimin Indonesia (MI), setelah partai ini lama dikendalikan dan dipimpin elite dari faksi MI, seperti HJ Naro dan Ismail Hasan Metareum (Buya).
Pilpres 2004 menggambarkan kuatnya representasi tokoh NU di semua pasangan capres-cawapres, terkecuali pada pasangan Amien Rais-Siswono Yudohusodo. Pasangan ini merepresentasikan kekuatan Islam Modernis (Amien Rais) dan Nasionalis (Siswono). Amien waktu itu menjabat Ketua Umum PAN dan mantan Ketum PP Muhammadiyah, sedangkan Siswono dikenal sebagai aktivis GMNI yang mampu masuk ke panggung kekuasaan rezim Orde Baru Soeharto. Dia pernah duduk sebagai menteri di era Presiden Soeharto, selain sebagai aktivis politik Golkar (kini Partai Golkar).
Figur cawapres yang digandeng SBY, Wiranto, dan Megawati berlatar belakang NU. Baik figur dimaksud sedang duduk di posisi struktural organisasi NU (seperti KH Hasyim Muzadi yang menjabat sebagai Ketum PBNU) maupun berposisi sebagai jemaah NU (NU kultural), seperti Gus Solah, JK, dan Hamzah Haz.
Pilpres 2004 menguraikan ulang nilai strategis NU, khususnya elite dan tokoh NU, dalam implementasi demokrasi elektoral yang pertama kali digelar di Indonesia setelah sistem pemilihan via MPR RI (representasi) dijebol.
Realitas politik ini sekaligus menegaskan kuatnya jejaring NU, baik dalam perspektif struktural maupun kultural, dalam sistem sosial dan budaya masyarakat Indonesia modern. Ormas Islam yang didirikan di Kota Surabaya pada 31 Januari 1926 oleh KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri ini adalah kekuatan sosial keagamaan yang tak mengalami fragmentasi sosial politik akut akibat penerapan politik represif dalam sistem politik otoritarian Orde Baru Soeharto selama 32 tahun.
Apakah formula politik 2004 itu bakal terjadi lagi di Pilpres 2024 mendatang? Kemungkinan ke arah itu sangat terbuka. Paska Muhaimin Iskandar dipilih dan ditetapkan sebagai cawapres oleh tiga partai: Partai NasDem, PKB, dan PKS, diskursus figur berlatar NU sebagai bakal cawapres makin menguat. Setelah Cak Imin masuk bursa Pilpres 2024, tinggal beberapa figur tokoh NU yang dilirik dan digadang-gadang berpeluang sebagai bakal cawapres. Di antaranya Mahfud MD (Menko Polhukam), Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim dan Ketua Umum PP Muslimat NU), Yenny Wahid (anak Gus Dur), Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama), dan lainnya.
Diliriknya sejumlah tokoh NU sebagai bakal cawapres tentu didasarkan pada kalkulasi politik elektoral yang rasional. Maklum, jemaah NU (Nahdliyyin) merupakan komunitas Islam terbesar di Indonesia. Jemaah ormas Islam Tradisional yang berpaham Ahlussunnah Wal Jamaah di Indonesia ini, dalam perspektif kuantitas, merupakan kekuatan mayoritas muslim di Indonesia. Karena itu, menggaet dan meraup suara kaum Nahdliyyin sebanyak-banyaknya merupakan ekspektasi politik semua partai, elite politik, dan capres yang bertarung di bursa pilpres.
Dalam perspektif administratif kewilayahan, mayoritas jemaaah Nahdliyyin berada di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Selain itu, mereka juga tersebar di sejumlah provinsi lainnya di luar Jawa, seperti Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan lainnya.
Konsentrasi jemaah NU di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, secara historis politik, bisa kita lihat dari hasil Pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka. Partai NU merupakan pemenang di Jawa Timur dibanding PNI, Partai Masyumi, dan PKI. Partai NU juga meraih suara signifikan di Jawa Tengah, kendati di Pemilu 1955 menempatkan PNI sebagai pemenang di Jawa Tengah. Sedangkan Jawa Barat menjadi lumbung suara Partai Masyumi.
Realitas historis hasil kontestasi politik Pemilu 1955 ini masih memiliki irisan dan paralelisme politik yang kuat dengan peta politik di sepanjang pemilu orde Reformasi. Di mana Jawa Timur tetap menjadi kandang strategis partai yang punya ikatan historis dan kultural dengan NU. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah PKB. Teritori Jawa Tengah tetap merupakan palagan politik yang dikuasai partai yang punya ikatan sejarah, kultural, sosiologis, dan psiko-politik dengan PNI, yakni PDIP.
Tampaknya di Pilpres 2024, Jawa Timur menjadi palagan politik pertaruhan bagi semua pasangan capres-cawapres yang bertarung. Karena itu, konstruksi pasangan capres-cawapres yang bertarung nanti kemungkinan besar mesti memiliki identifikasi sosiologis, politik, historis, dan kultural dengan Jawa Timur. Artinya, figur cawapres yang dipilih dan ditentukan nanti ‘kental warna’ Jawa Timur. Elite PKB, PKS, dan Partai NasDem lebih dulu mengadaptasi formula dan pandangan ini. Sejak jauh-jauh hari elite Partai NasDem telah menyadari bahwa salah satu titik lemah capres Anies Rasyid Baswedan adalah Jawa Timur.
Karena itu, secara logika sederhana, dicari figur cawapres yang punya ikatan kuat dengan Jawa Timur, terutama dalam aspek sosiologis, kultural, historis, dan aliran teologis. Pilihannya jatuh kepada Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB, aktivis NU sejak muda, dan punya garis nasab dengan kiai salah satu pendiri NU: KH Bisri Syansuri dari Pondok Mambaul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang.
Nama Mahfud MD santer disebut-sebut sebagai figur cawapres yang digandengkan dengan Ganjar Pranowo (PDIP). Jika isu ini benar dan keduanya berpasangan di Pilpres 2024, realitas itu makin menegaskan posisi strategis Jawa Timur dalam lanskap politik nasional. Artinya, palagan politik di ujung Timur Pulau Jawa ini menjadi wilayah pertaruhan bagi capres-cawapres yang berkontestasi di Pilpres 2024.
Kita belum tahu secara pasti siapa figur cawapres yang bakal digandeng Prabowo Subianto (Partai Gerindra). Sebagai politikus senior yang mau bertarung kali keempat di Pilpres 2024, Prabowo tak memenangkan pertarungan politik pilpres di Jatim. Di Pilpres 2014, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa, politikus PAN asal Sumatera Selatan, besan SBY, dan punya latar belakang Islam Modernis. Duet Prabowo-Hatta kalah jauh dibanding pasangan Jokowi-JK di daerah pemilihan Jatim.
Berdasar rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilpres 2014 yang digelar KPU Jatim Sabtu (20/7/2014), hasil dari 38 kabupaten/kota yang sudah membacakan rekapitulasi di tingkat KPU Jatim, pasangan Jokowi-JK telah unggul di 24 kabupaten/kota, sedang pasangan Prabowo-Hatta menang di 14 kabupaten/kota.
Lalu di Pilpres 2019, yang ditandemkan dengan Prabowo adalah Sandiaga Salahuddin Uno, seorang politikus muda yang berasal dari dunia bisnis. Sandi lama meniti karir di ranah bisnis dan dikenal sebagai pengusaha muda yang tajir. Lagi-lagi di ranah politik Jawa Timur, kekalahan pasangan Prabowo-Sandi atas duet Jokowi-Ma’ruf Amin makin telak.
Ringkasan hasil Pilpres 2019 di Jatim menempatkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dengan 16.231.668 suara (65,79 persen) dan pasangan Prabowo-Sand Uno dengan 8.441.247 (34,21 persen). Total suara sah sebanyak 24.672.915 suara dari total jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 30.912.994 pemilih. [air/bersambung]
Ainur Rohim,
Penanggung Jawab beritajatim.com
