Lamongan (beritajatim.com) – DPRD Lamongan menggelar Rapat Paripurna. Rapat dengan agenda Penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi–Fraksi DPRD Kabupaten Lamongan terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Dalam hal ini, jawaban terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Perubahan APBD 2023 disampaikan secara langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Bupati Lamongan Yuhronur mengungkapkan bahwa fokus perubahan APBD 2023 tetap menitikberatkan pada pembangunan fisik dan nonfisik.
Sesuai usulan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), kata Yuhronur, Pemkab Lamongan akan memperhatikan bidang pendidikan sesuai dengan program prioritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Dalam perubahan APBD 2023, Pemkab Lamongan terus melakukan peningkatan literasi masyarakat yang dapat mendukung peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Lamongan,” ujar Yuhronur, ditulis Selasa (29/8/2023).
Masih dalam bidang pendidikan, Yuhronur menjelaskan, Pemkab Lamongan juga akan menggunakan saran dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mengenai alokasi anggaran pengadaan alat praktik dan pembangunan gedung serta sarana dan prasarana sekolah.
Sedangkan untuk bidang kesehatan, sambung Yuhronur, Pemkab Lamongan bakal fokus pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit maupun puskesmas, sesuai usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Golkar.
BACA JUGA:
Nilai Tukar Petani Lamongan Semester I 2023 Naik 113,21
Usulan tersebut merupakan salah satu program dan komitmen Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat di bidang Kesehatan yang diharapkan mampu memberikan fasilitas maupun pelayanan kesehatan yang memadai dan mumpuni.
“Adanya program Lamongan sehat yang didalamnya terdapat pemaksimalan kualitas layanan kesehatan di Lamongan. Sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lamongan,” terang Yuhronur.
Selain itu, Yuhronur menyebut, kemudahan akses kesehatan berupa KIS-JKN akan diberikan kepada pegawai golongan rendah hingga guru ngaji. Sedangkan pelayanan kesehatan terhadap ODGJ, bisa dilakukan secara gratis di RSUD Karangkembang.
Selanjutnya mengenai pembangunan fisik, seperti yang diharapkan Fraksi PKB, Partai Golkar dan Partai Demokrat terkait dengan peningkatan mutu kualitas perbaikan insfrastruktur, Yuhronur berkata, Pemkab Lamongan secara konsisten telah melaksanakan pembangunan jalan.
Bahkan, Yuhronur mengaku, Pemkab Lamongan terus meningkatkan dan mengutamakan mutu kualitas serta perencanaan yang tepat dan sesuai dengan kondisi wilayah agar pembangunan berjalan optimal.
“Tentunya pembangunan tersebut dibarengi dengan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas dan tim monitoring,” ujarnya.
Kemudian terkait permintaan untuk normalisasi jaringan irigasi sebagai antisipasi potensi kekurangan air baku pertanian, Pemkab telah memprogramkan kegiatan normalisasi waduk kabupaten, waduk desa maupun pada jaringan irigasi demi menambah tampungan air baku dan memperlancar ekploitasi irigasi ke lahan pertanian.
BACA JUGA:
Rektor Unisla Lamongan Periode 2023-2028 Resmi Dilantik, Siap Go Internasional
Tak cukup itu, Pemkab juga terus berkoordinasi dengan BBWS Bengawan Solo dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyuplai air dari Bengawan Solo.
Menanggapi masukan Fraksi PKB tentang permasalahan yang dihadapi oleh petani dan nelayan, Pemkab Lamongan telah mengalokasikan anggaran bantuan pupuk non subsidi ke petani dan memberikan premi asuransi kepada nelayan sejumlah 8.000 nelayan.
Begitupun di bidang pertanian seperti yang disarankan oleh Fraksi PAN terkait pelatihan kelompok tani untuk membuat pupuk organik, hal itu sudah direalisasikan melalui latihan tematik pembuatan pupuk organik di 27 Kecamatan.
“Termasuk di antaranya gerakan pembuatan biosaka, mobilisasi pelatihan agen hayati oleh PPAH, dan gerakan lainnya yang diselenggarakan secara terjadwal dan berkelanjutan,” tambah Yuhronur.
BACA JUGA:
Festival Dayung Perahu Tradisional Lamongan Berlangsung Meriah
Lebih lanjut di sektor pendapatan, Yuhronur menyebut bahwa Pemkab Lamongan terus berupaya meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah), sesuai saran yang diajukan oleh Fraksi PKB, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra dan Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI).
“Adapun beberapa upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan PAD antara lain penggalian potensi objek baru, pendataan objek pajak, peningkatan efektivitas penagihan, pengawasan dan pemeriksaan, serta sosialisasi pajak daerah secara lebih intens,” jelasnya. [riq/but]
