Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama DPRD Kabupaten Lamongan menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Penandatangan itu dilakukan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Lamongan. Sebelum ditandatanganinya KUA-PPAS APBD 2024 itu, rancangan tersebut telah melalui serangkaian tahapan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (AAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan.
Hasil rancangan itu memuat bahwa pendapatan daerah tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp 3.490.741.805.474 yang berasal dari pendapatan asli daerah Rp 517.246.996.545, pedapatan transfer diproyeksikan Rp 2.967.695.580.929 dan pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp 5.799.228.000.
Baca Juga: Dianiaya Mantan Suami, Istri di Mojokerto Akui Tolak Rujuk karena Trauma
Selain itu, belanja daerah tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp 3,375 triliun. Kelebihan KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan mengalami Surplus sebesar RP. 115,455 miliar.
Lalu pembiayaan penerimaan diproyeksikan sebesar Rp. 30 Milyar dan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp 145,455 miliar, sehingga pembiayaan netto mengalami defisit sebesar Rp 115,455 miliar. Serta, sisa lebih pembiayaan anggaran daerah Tahun 2024 sebesar Rp 0,- (nol).
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menyampaikan, penyusunan dokumen tahun anggaran 2024 yang merupakan kilas pandang pembangunan daerah itu terdapat beberapa fokus substansi.
Di antaranya mulai dari infrastruktur jalan yang masih menjadi prioritas dalam upaya penumpasan program, pemenuhan kebutuhan air dan pencegahan banjir, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan beasiswa prestasi bagi masyarakat kurang mampu, pemenuhan universal head coverage di bidang kesehatan, meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, serta dukungan operasional Pemilu 2024.
Baca Juga: Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia Paparkan Visi IPI
“Rancangan, saran, pendapat, dan masukan yang disampaikan dalam rangkaian pembahasan yang intensif dengan badan anggaran merupakan masukan yang sangat berharga untuk diimplementasikan dalam kebijakan APBD,” tutur Bupati Yuhronur, ditulis Jumat (11/8/2023).
“Hal itu dilakukan guna mewujudkan Lamongan yang lebih baik, serta mewujudkan masyarakat Lamongan yang maju, demokratis, berkeadilan, dan sejahtera,” tambahnya.
Sementara itu, demi mencapai arah kebijakan yang lebih baik, Juru Bicara Tim Banggar Lamongan, Supono, dalam laporannya menyarankan, Pemkab Lamongan melakukan langkah kongrit guna meningkatkan pendapatan asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor.
Sektor-sektor itu mulai dari pajak daerah, mengevaluasi BUMD, menggali potensi pariwisata, meningkatkan anggaran belanja untuk pertanian, meningkatkan pengawasan pendapatan daerah, lebih memperhatikan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).
Baca Juga: Pabrik Egg Tray di Blitar Terbakar Kerugian Capai Miliaran Rupiah
Kemudian tetap berkomitmen melanjutkan program JAMULA, memprioritaskan pembangunan infrastruktur penunjang di lingkar utara, hingga meningkatkan pengelolaan TPI Brondong.
“Badan Anggaran mengharapkan Pemerintah Daerah lebih maksimal dalam mengawasi program-program pembangunan Pemerintah Daerah baik yang akan dan telah dilaksanakan,” jelas Supono. [riq/ian]
