Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 40 petani dari beberapa wilayah Blitar Selatan berangkat ke Jakarta untuk bertemu Presiden Jokowi, Kamis (20/7/2023). Puluhan petani tersebut nekat ke Jakarta dan ingin bertemu Jokowi untuk meminta redistribusi tanah seluas 8.000 hektar di sembilan lokasi Blitar Selatan.
Tanah yang diperjuangkan oleh warga untuk diredistribusi ini merupakan tanah objek reforma agraria berdasarkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Maka dari itu sejumlah masyarakat yang telah menggarap tanah selama belasan bahkan puluhan tahun berharap Presiden Jokowi mau untuk memberikan redistribusi kepada para penggarap.
“Karena kan penguasaan tanahnya sudah puluhan tahun, bahkan ada yang sebelum merdeka sudah dikuasai tetapi belum ada kepastian tentang hak itu,” kata perwakilan petani, Hadi Sucipto.
Tanah seluas 8.000 hektar tersebut tersebar di 9 titik di Wilayah Blitar Selatan. Para petani mengklaim telah menggarap dan menempati tanah tersebut sejak puluhan tahun lalu.
Kini para petani meminta kepastian kepemilikan tanah kepada Pemerintah Republik Indonesia. Mereka berharap di akhir masa jabatan Jokowi, 8.000 hektar tanah itu bisa diredistribusi.
BACA JUGA:
2.957 Perusahaan di Blitar Nunggak Premi BPJS Capai Rp8,6 M
Masyarakat dari Blitar Selatan ini khawatir jika tidak ada program redistribusi maka anak cucu mereka pada masa mendatang tidak dapat menggarap tanah tersebut. Hal itulah yang mendorong para petani asal Blitar Selatan memberanikan diri ke Jakarta untuk bertemu Presiden RI, Jokowi.
“Kami menuntut adanya satu ketegasan secara fakta hukumnya tanah-tanah ini sudah dikuasai sejak dulu kala sampai sekarang ini tetap di kelola masyarakat,” tegasnya.
Selama ini, masyarakat yang menggarap 8.000 hektar tanah di wilayah Blitar Selatan juga merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu mereka berharap dengan langkah ini, kejelasan status kepemilikan tanah bisa terwujud.
“Selama belum ada redistribusi maka anak cucu kami belum jelas bisa menggarap atau tidak,” tutupnya.
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Blitar Selatan itupun didukung oleh satu anggota DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono. Menurut Guntur apa yang dilakukan oleh masyarakat Blitar Selatan ini sudah memenuhi unsur.
BACA JUGA:
Menunggu 4 Jam, Penumpang KA Majapahit Akhirnya Tiba di Blitar
Sehingga dirinya berharap Pemerintah Indonesia bisa segera melakukan redistribusi tanah, sesuai dengan keinginan warga. Guntur pun akan membantu masyarakat melalui berbagai langkah strategis di DPRD Jatim.
Sehingga keterjaminan hajat hidup masyarakat terkait tanah bisa terpenuhi.
“Kami yang berada di Provinsi tentu akan mencari langkah-langkah strategis untuk membantu melalui DPRD Jatim, karena apapun perjuangan di Kabupaten Blitar tetap perlu keterlibatan daripada Pemerintah Provinsi Jatim,” kata Guntur. [owi/beq]
