Blitar (beritajatim.com) – Polemik pemutusan kontrak ratusan tenaga outsourcing atau tenaga harian lepas (THL) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menemui babak baru.
Setelah sempat dibayangi ketidakpastian pasca-kebijakan efisiensi anggaran, sebagian dari mereka kini dilaporkan telah kembali mengais rezeki menjadi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Wali Kota (Wawali) Blitar, Elim Tyu Samba, mengonfirmasi bahwa penyerapan tenaga kerja eks outsourcing ini merupakan upaya sinkronisasi antara kebutuhan tenaga kerja di program strategis pusat dengan ketersediaan SDM lokal yang sudah berpengalaman. Elim pun bersyukur bahwa keberadaan MBG benar-benar bisa menyerap pengangguran.
“Ada beberapa mantan outsourcing yang datang ke kami meminta pekerjaan kadi kami rekomendasikan ke dapur dapur MBG yang membutuhkan tenaga kerja,” ucap Elim, Minggu (8/3/2026).
Menurut Elim, pengalaman kerja para tenaga outsourcing selama di Pemkot menjadi nilai tambah sehingga mereka tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dengan ritme kerja di unit layanan gizi tersebut.
“Otomatis ada yang diterima namun ada juga yang belum lolos, karena itu kan masih seleksi juga demi menjaga kualitas MBG,” tandasnya.
Sebelumnya, publik Blitar sempat dihangatkan dengan kabar diberhentikannya 293 pekerja kontrak di berbagai OPD. Alasan klasik efisiensi anggaran menjadi dasar utama pemerintah daerah tidak memperpanjang kontrak mereka di awal tahun anggaran ini.
Keputusan tersebut sempat memicu kekhawatiran akan melonjaknya angka pengangguran terbuka di Kota Proklamator. Namun, kehadiran program Makan Bergizi Gratis yang memerlukan dukungan operasional besar di tingkat akar rumput seolah menjadi jawaban atas persoalan tersebut. [owi/suf]
