Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Blitar mengambil langkah cepat dalam merespons ancaman kekeringan ekstrem yang diprediksi melanda pada tahun 2026. Dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan yang digelar di Pendopo Sasana Adhi Praja, Rabu (29/4/2026), Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah memperingatkan jajarannya terkait fenomena iklim masif yang dijuluki sebagai El Nino Godzilla.
Fenomena ini ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut yang ekstrem, di mana 61,4% wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami kekeringan luar biasa pada puncak musim kemarau mendatang.
Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 7 kecamatan dan 21 desa di Kabupaten Blitar kini ditetapkan dalam status Zona Merah atau sangat rawan kekeringan. Dua wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Kecamatan Panggungrejo ada lebih dari 36 ribu jiwa terancam krisis air.
Sementara itu, Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar ada sekitar 20 ribu jiwa menghadapi ancaman serupa.
“Ini merupakan jumlah yang sangat besar dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengantisipasi dan menanggulangi sejak dini,” tegas Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah di hadapan jajaran Forkopimda dan instansi terkait.
Untuk memitigasi dampak tersebut, Pemkab Blitar telah bersinergi dengan Pemerintah Pusat melalui bantuan infrastruktur dan benih tahan kekeringan. Beberapa dukungan dari Kementerian Pertanian meliputi pembangunan 128 unit irigasi perpompaan dan 23 unit irigasi perpipaan. Selain itu, penyediaan benih padi varietas Inpari seluas 9.608 hektar dan benih jagung tahan kekeringan seluas 3.621 hektar.
Dari sisi internal, Pemkab Blitar mengalokasikan anggaran APBD 2026 untuk rehabilitasi saluran irigasi senilai Rp6,2 miliar di 11 kecamatan serta rehabilitasi bendung senilai Rp1,1 miliar. Pemerintah juga menyiapkan cadangan pangan sebesar 45,585 ton beras yang siap disalurkan saat masa tanggap darurat.
Bupati menekankan agar BPBD dan PDAM memastikan stok air bersih tersedia maksimal tanpa prosedur yang berbelit. Alur pelaporan dipangkas yakni warga cukup melapor ke desa, diteruskan ke kecamatan, dan langsung ke posko BPBD.
Selain itu, sektor kesehatan diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA dan dampak panas ekstrem, sementara sektor peternakan diminta menjaga pasokan pakan dan kualitas air agar tidak terjadi kematian massal pada ternak.
Menutup arahannya, Wabup Beky memberikan pesan moral yang tegas kepada seluruh petugas di lapangan. Ia menginstruksikan agar seluruh bantuan, terutama dropping air bersih, diberikan secara cuma-cuma alias gratis.
“Jangan sampai ada satu pun oknum yang mengambil keuntungan di atas kesulitan masyarakat. Distribusi harus tanpa pungutan liar dan tanpa diskriminasi,” tegasnya.
Pemkab Blitar juga mengajak dunia usaha melalui program CSR untuk turut berkontribusi dalam penyediaan tangki air dan sumur bor guna memastikan tidak ada warga Blitar yang kesulitan air bersih selama masa ekstrem ini. (owi/aje)
