Jakarta (beritajatim.com)–Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati, mengatakan, persoalan tenaga guru honorer diharapkan dapat tuntas dengan penerbitan PP No 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai landasan yuridis untuk menyelesaikan persoalan tenaga pendidik yang belum berstatus PNS.
Harapannya, katanya, tahun 2019 tak ada lagi persoalan yang muncul dari guru honorer. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tambahnya, jumlah guru honorer di Indonesia sebanyak 1,5 juta orang, yang terdiri dari guru bukan PNS di sekolah negeri 735 ribu, guru bukan PNS di sekolah swasta 790 ribu.\\\”Ini masalah mendesak yang mesti segera dituntaskan,\\\” katanya sebagaimana pers rilisnya yang diterima beritajatim.com, Minggu (30/12/2018) petang.
Reni juga menyoroti penguatan pendidikan karakter anak didik melalui Perpres 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter harus semakin dikuatkan dalam implementasi di lapangan.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, baik Pemprov dan Pemkab/Pemkot harus membuat peta jalan (road map) atas pelaksanaan Perpres tersebut.
Tantangan penguatan karakter terhadap anak didik semakin urgen di tengah perkembangan era digital yang semakin masif ini. \\\”Saya melihat pelaksanaan Perpres 87/2017 tampak belum maksimal di lapangan,\\\” tambahnya.
Selain itu, katanya, rencana pemerintah untuk kembali memasukan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) agar dapat segera direalisasikan pada tahun ajaran baru 2019/2020 di tahun 2019 mendatang. Hanya saja, pemerintah harus memodifikasi PMP agar tak menjadi mata pelajaran yang sifatnya komplementer, indoktrinasi dan menjenuhkan bagi anak didik.
PMP harus menjadi benteng ideologi bangsa sejak dini bagi anak didik dengan mengemas sesuai dengan usia anak didik yang berkarakter milenial. \\\”Itu poin penting yang ingin saya sampaikan di akhir 2018 dan awal 2019,\\\” tegasnya. [air]
