Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 10 lembaga pemerintah dan swasta siap mendampingi perguruan tinggi se-Jatim untuk menjalankan program MBKM Mandiri dengan fokus beragam masalah sosial.
Kesiapan itu tertuang dalam nota harapan bersama yang ditandatangani 10 calon mitra MBKM dan 33 perwakilan kampus swasta se-Jatim usai acara Multistakeholder Dialogue (MSD) MBKM Mandiri di Universitas Ciputra Surabaya.
MSD itu untuk mempertemukan para pihak, yakni perguruan tinggi, pemerintah, sektor bisnis, dan organisasi kemasyarakatan, untuk mendiskusikan bagaimana menyelesaikan persoalan di lingkungannya.
Baca Juga: Putaran Kedua, Gombau Siap Gembleng Pemain Muda Berbakat Persebaya
Para calon mitra yang hadir dalam MSD itu antara lain Pemprov Jatim, Pemkab Sidoarjo, Pemkot Surabaya, Apindo Jatim, BNN Jatim, Kadin Jatim, Lembaga Manajemen Infaq, PT Cadfem Simulation Technology Indonesia, PT Amati Karya Indonesia, dan BRI Cabang Rajawali Surabaya.
Untuk diketahui, MSD tersebut merupakan lanjutan dari bimtek MBKM Mandiri. Bimtek ini diselenggarakan agar kampus dan para pihak terkait mampu melaksanakan MBKM secara mandiri di kampusnya.
Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah VII Jatim Ivan Rovian mengatakan bahwa program MBKM adalah bagian dari upaya Kemendikbudristek menjawab tantangan global, yakni dengan mengakselerasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
Baca Juga: Bogem Warganya, Oknum Sekdes di Sampang Divonis Tiga Bulan Penjara
“Akselerasi tersebut bertujuan agar lulusan perguruan tinggi lebih relevan dengan konteks dan zamannya,” kata Rovian, ditulis Kamis (19/10/2023).
Rovian mengatakan, LLDikti VII Jatim berkomitmen untuk mendorong iklim ber-MBKM secara mandiri, khususnya di lingkungan kampus swasta di Jatim. “Kami akan terus mendorong agar semakin banyak perguruan tinggi di Jawa Timur yang terlibat dalam MBKM Mandiri,” katanya.
Sementara itu, Rektor Universitas Ciputra Surabaya Ir Yohannes Somawiharja mengatakan, sejak kemunculan internet, para ahli sudah meramalkan bahwa perguruan tinggi akan mengalami disrupsi.
Ia menilai, kebijakan MBKM yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek sebagai respon terhadap disrupsi, sekaligus menjadi disrupsi itu sendiri.
Baca Juga: Warga Gresik Keberatan Munculnya Rencana Retribusi Sampah
“Program MBKM ini memberi mahasiswa kebebasan untuk mendapatkan keahlian yang spesifik, seperti menjadi food vlogger, fashion commentator, youtuber, tiktoker, dan aneka kemungkinan yang lain,” tuturnya.
Sayangnya, kata dia, kampus tidak cukup responsif terhadap perubahan dan disrupsi itu. “Perguruan Tinggi salah satu institusi paling sulit berubah karena banyak orang pintar di dalamnya. Pintar secara akademik tetapi sulit untuk beradaptasi dengan hal-hal baru,” ujarnya. [ipl/ian]
