Malang (beritajatim.com) — Universitas Brawijaya (UB) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor publik. Melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), UB secara resmi meluncurkan program studi baru, yakni Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, inovatif, dan berbasis data, mulai dari tingkat desa hingga nasional.
Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, M.P., menyebut pembukaan program studi ini sebagai terobosan penting. Menurutnya, UB memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk menyediakan wadah pendidikan lanjutan bagi para alumni S1 maupun praktisi pemerintahan yang ingin memperdalam keilmuan mereka.
“Kami mengakselerasi fakultas-fakultas yang memiliki kapasitas mumpuni, seperti FISIP, untuk membuka program pascasarjana terbaik. Ini adalah kesempatan emas untuk menyiapkan SDM di bidang ilmu pemerintahan agar memiliki basic knowledge yang kuat,” ujar Prof. Imam, Rabu (26/11/2025).
Ia menekankan bahwa tantangan pemerintahan masa depan tidak bisa lagi dijawab dengan cara-cara konvensional. Melalui program ini, para pengambil kebijakan diharapkan mampu melahirkan keputusan yang berbasis saintifik.
“Program magister ini memberikan fondasi ilmiah yang kuat. Tujuannya agar setiap kebijakan yang diambil berbasis pada data yang kuat, analisis yang akurat, serta komprehensif,” tambahnya.
Saat ini, UB tengah menjajaki kolaborasi intensif dengan berbagai pemerintah daerah (Pemda), tidak hanya di kawasan Jawa Timur, tetapi juga meluas hingga ke seluruh Indonesia.
Sementara itu, Dekan FISIP UB, Dr. Ahmad Imron Rozuli, S.E., M.Si., menjelaskan bahwa Magister Ilmu Pemerintahan UB dirancang dengan karakteristik yang unik. Kurikulum yang ditawarkan akan berfokus pada inovasi tata kelola (governance innovation).
“Kita mencari kekhasan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Fokus utamanya adalah mendorong inovasi tata kelola, mulai dari pemerintah desa, supradesa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Kami ingin meningkatkan fungsi layanan publik melalui pendekatan multidisipliner,” papar Dr. Imron.
Program ini tidak hanya menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga terbuka bagi sektor korporasi, tenaga akademik, guru, hingga pegiat desa. Fleksibilitas ini didukung dengan rencana penerapan metode pembelajaran hybrid untuk memfasilitasi mahasiswa dari luar pulau.
“Pasar kami terbuka, bahkan kami sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah di empat kabupaten di Merauke. Nantinya, mahasiswa di sana bisa mengikuti perkuliahan secara daring dengan beberapa kali pertemuan luring (tatap muka),” jelasnya.
Visi FISIP UB tidak berhenti di level nasional. Dr. Imron mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendesain kerja sama riset (joint research) dan program gelar ganda (double degree) dengan beberapa universitas terkemuka di Malaysia. Hal ini bertujuan agar lulusan Magister Ilmu Pemerintahan UB memiliki wawasan dan daya saing global.
Terkait operasional, program ini dijadwalkan mulai membuka pendaftaran pada pertengahan Desember atau Januari mendatang, dengan target perkuliahan dimulai pada bulan Februari.
“Kami menargetkan dua kelas untuk angkatan pertama, dengan kapasitas ideal 15 hingga 20 mahasiswa per kelas agar pembelajaran lebih efektif. Selain Ilmu Pemerintahan, kami juga sedang mengakselerasi pembukaan S2 Ilmu Politik dan S3 Ilmu Komunikasi,” pungkas Dr. Imron. (dan/kun)
