Status dan gaji ribuan orang pegawai honorer non aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 2025 masih belum ada titik terang. Pemkab Jember terkendala aturan pemerintah pusat.
KUMPULAN BERITA Pemkab Jember
Pelayanan publik di Kabupaten Jember, Jawa Timur, era pemerintahan Bupati Hendy Siswanto-Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dinyatakan sebagai yang terbaik keempat nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (PAN-RB) menilai birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada masa Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman ‘Berakhlak sehat’.
Sejarah berulang. Pemerintah pusat mengganjar manajemen aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan penghargaan. Warisan baik Bupati Hendy Siswanto sebelum mengakhiri masa jabatannya.
Bupati Hendy Siswanto melarang komersialisasi megatron di alun-alun Jember Nusantara, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Semua warga bisa memanfaatkan megatron itu tanpa dipungut biaya.
Ombudsman Republik Indonesia memasukkan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam zona hijau alias memiliki kualitas tertinggi untuk kepatuhan penyelanggaraan pelayanan publik.
Sebanyak 85 dari 226 desa telah memiliki Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bupati Hendy Siswanto berpesan kepada jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar meningkatkan pelayanan publik. Perintah dari siapapun yang tidak sesuai regulasi harus ditolak.
Bupati Hendy Siswanto melantik 203 orang pejabat fungsional tenaga penyuluh pertanian, tenaga kesehatan, dan guru.Pemerintah Kabupaten Jember, di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat (6/12/2024).
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum mampu menyamakan persentase tambahan penghasilan pegawai (TPP) antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan pegawai negeri sipil (PNS).
