KUMPULAN BERITA dprd kabupaten malang

DPRD Malang akan libatkan penegak hukum telisik dugaan pelanggaran hukum oleh Florawisata Santerra Pujon terkait izin, alih fungsi lahan, dan pencemaran opini.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Darmadi, S. Sos. menyatakan dukungan penuh dan apresiasi yang besar terhadap pembentukan GMNI.

Sejumlah catatan dituangkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang perihal Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2026.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggratiskan pendidikan wajib belajar sembilan tahun di sekolah swasta menjadi kabar gembira untuk masyarakat.

Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, meminta agar pendaftaran peserta didik baru memprioritaskan anak yatim, anak yatim piatu serta anak miskin kurang mampu.

Setidaknya ada 7 nama desa di Kabupaten Malang yang nomenklatur penamaannya, harus kembali diselaraskan berdasarkan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang mendukung pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Intensitas kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Malang yang cukup tinggi, beberapa waktu terakhir, mendapatkan kritik dari masyarakat.

Rapat Paripurna agenda Pengumuman Penetapan Bupati dan Wabup Terpilih digelar DPRD Kabupaten Malang, Selasa (11/2/2025).

Gerak cepat alias gercep dilakukan Komisi III DPRD Kabupaten Malang ketika mendapatkan aduan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tak mau lambat