Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyindir Camat Benowo yang menyebut tidak menemukan aktivitas prostitusi di eks lokalisasi Moroseneng. Menurut dia, klaim tersebut terlalu dini dan menutup-nutupi fakta di lapangan.
“Jangan tutup mata soal prostitusi Moroseneng. Temuan yang disampaikan anggota Komisi D DPRD Surabaya Mas Imam Syafi’i itu berangkat dari pengamatan empiris setelah adanya aduan dari masyarakat,” tegas Arif Fathoni, Kamis (9/10/2025).
Menurut politisi Partai Golkar itu, langkah Imam Syafi’i yang turun langsung ke lokasi merupakan bentuk tanggung jawab dan keberanian moral anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dia menyebut tindakan itu justru menunjukkan kepedulian terhadap masa depan kota yang tengah berjuang menegakkan status “kota layak anak.”
“Mas Imam turun ke lapangan dan menemukan fakta bahwa praktik prostitusi masih berjalan di Moroseneng. Itu bukan pencitraan, tapi ikhtiar untuk memastikan Surabaya benar-benar bersih dari praktik semacam itu,” ujarnya.
Toni, sapaan akrabnya, menilai Camat Benowo justru gagal memahami esensi pengawasan. Dia menegaskan bahwa operasi gabungan yang dilakukan secara terbuka tidak akan membuahkan hasil maksimal tanpa langkah investigasi tertutup terlebih dahulu.
“Kalau langsung razia besar-besaran, para pelaku pasti kabur. Mestinya camat melakukan operasi tertutup dulu, bukan langsung bicara ke publik seolah semuanya bersih,” tegasnya dengan nada tinggi.
Menurut Toni, pernyataan pejabat publik yang menafikan temuan lapangan hanya akan mempermalukan institusi pemerintah sendiri. Dia menilai, sikap defensif seperti itu bisa menimbulkan kemarahan publik dan membuka ruang bagi masyarakat untuk mencari kebenaran versi mereka sendiri.
“Kalau Camat Benowo buru-buru bilang tidak ada prostitusi, itu namanya menutup mata. Nanti masyarakat malah akan mencari bukti sendiri, dan kalau benar ada, justru yang malu pemerintah,” katanya.
Toni juga mengingatkan agar pejabat tidak alergi terhadap kritik. Dia menegaskan bahwa kritik dan pengawasan DPRD bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih jujur dan efektif.
“Jadikanlah saran, masukan, dan kritikan dari anggota DPRD yang turun ke lapangan itu sebagai lecutan semangat untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, bukan malah sibuk mencari pembenaran. Karena saat ini era digitalisasi bisa menjadi jembatan transparansi dari berbagai elemen masyarakat,” pungkas Toni.
Petugas Gabungan, TNI, Polri, Satpol PP, menyisir rumah-rumah di kawasan tersebut, pada Selasa 7 Oktober 2025.
Camat Benowo Surabaya, Denny Christupel Tupamahu mengatakan bahwa dirinya turut mendampingi patroli pengawasan oleh petugas gabungan saat itu.
Dia menyampaikan, tidak ditemukan dugaan aktivitas negatif di lokasi tersebut, sebab kondisi rumah-rumah malam itu dalam keadaan terkunci gembok dari luar.
“Kami tidak menemukan aktivitas yang diduga itu. Dikarenakan pintu terkunci digembok dari luar, serta lampu mati sehingga butuh tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Denny, Kamis (9/10/2025).[asg/but]
