Surabaya (beritajatim.com) – PT Dharma Lautan Utama (DLU) terus berkomitmen meningkatkan pelayanannya kepada publik. DLU akan menyiapkan 48 armada kapal lautnya untuk angkutan lebaran dan logistik pada Hari Raya Idul Fitri 2024.
Penasihat dan CEO PT DLU, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengatakan, bahwa perusahaannya sudah mengantisipasi angkutan lebaran sejak Januari 2024 dengan menyiapkan seluruh armadanya. Sehingga, masyarakat diimbau untuk memesan tiket mudik sebelum cuti bersama ditetapkan pemerintah.
“Kami imbau masyarakat untuk mudik jauh-jauh hari sebelumnya. Dan, ini sudah menyiapkan space, tempat, sumber daya manusia yang andal 24 jam itu mulai dari tiga bulan sebelum hari H,” kata BHS kepada media.
BHS pun akan menyuarakan agar pemerintah mengevaluasi kebijakan pembatasan pengiriman logistik, saat cuti bersama lebaran. Ini karena selama ini wilayah yang terjadi kemacetan saat Idul Fitri ada di Pulau Jawa, sehingga jika pengiriman logistik untuk pulau lain dibatasi maka bisa terjadi inflasi.
“Sebenarnya yang menjadi tolok ukur aturan itu bukan untuk kepentingan luar Jawa. Jadi, itu aturan untuk Jawa saja, sedangkan di Jawa ini masih bisa dimaksimalkan dengan memanfaatkan jalur selatan dan tengah masih belum padat. Jadi, ini yang kita harapkan pemerintah bisa mengatur,” tukas politisi yang lolos menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 ini.
Dengan pemerintah mengatur waktu dan manajemen traffic angkutan logistik di pulau Jawa, maka inflasi bisa terhindarkan saat Idul Fitri. BHS pun menyebut bahwa tradisi mudik di pulau lain tidak sepadat di Jawa, sehingga kebijakan pembatasan pengiriman logistik tidak perlu dilakukan.
Direktur Utama PT DLU, Erwin H. Poedjono menambahkan, terkait masa libur cuti bersama lebaran 2024, maka DLU mengimbau mitra kerjanya, khususnya perusahaan ekspedisi yang mengirimkan kebutuhan di luar Jawa bisa mengirimkan logistiknya lebih awal, sehingga tidak terjadi kesulitan bila pemerintah menetapkan berlakunya cuti bersama.
“Yang kita semua belum tahu tanggal berapa, tapi tadi sudah disampaikan ada dari pak penasihat bahwa pemerintah harusnya juga menyempurnakan terus, mengevaluasi terus. Ini karena kemacetan itu hanya terjadi di Pulau Jawa tidak perlu diberlakukan di seluruh Indonesia,” tuturnya. [tok/aje]
