Ringkasan Berita:
- Realisasi keuangan APBD Kabupaten Bojonegoro 2026 mencapai 46,46 persen hingga 12 Oktober, atau sekitar Rp2,9 triliun dari pagu Rp6,2 triliun.
- DPRD Bojonegoro menilai penyerapan anggaran belum ideal dan meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program.
- Belanja hibah baru terealisasi 26,98 persen, sedangkan belanja barang dan jasa mencapai 49,19 persen.
- BPKAD Bojonegoro menargetkan realisasi APBD mencapai 90 persen hingga akhir Desember 2026.
Bojonegoro (beritajatim.com) – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026 baru mencapai 46,46 persen hingga 12 Oktober 2026. Dari total pagu sekitar Rp6,2 triliun, realisasi keuangan daerah tercatat sekitar Rp2,9 triliun.
Capaian tersebut menjadi sorotan DPRD Kabupaten Bojonegoro. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal menjelang penutupan tahun anggaran.
Anggota DPRD Bojonegoro, Lasuri, menilai realisasi penyerapan anggaran tersebut masih jauh dari kondisi ideal. Menurut dia, OPD perlu mengoptimalkan waktu yang tersisa, terutama untuk program pembangunan fisik dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Serapan anggaran per Oktober 2026 yang baru berada di angka 46,46 persen ini jelas belum ideal, karena banyak program kerja yang berjalan lambat. Namun, jika seluruh OPD mau bergerak cepat, kami optimistis capaian realisasi bisa didorong hingga 90 persen pada Desember mendatang,” ujar Lasuri, yang saat ini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD, Rabu (14/10/2026).
Sementara itu, Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Anie Susanti Hartoyo, menyampaikan bahwa realisasi keuangan daerah hingga 12 Oktober 2026 mencapai sekitar Rp2,9 triliun dari total pagu APBD sebesar Rp6,2 triliun.
Data dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan penyerapan sejumlah komponen belanja masih berada di bawah 50 persen. Salah satunya belanja barang dan jasa yang baru terealisasi Rp735 miliar atau 49,19 persen dari pagu sekitar Rp1,49 triliun.
Belanja hibah juga mencatatkan realisasi yang lebih rendah. Dari alokasi sebesar Rp285 miliar, anggaran yang telah terealisasi baru Rp77 miliar atau 26,98 persen.
Sementara itu, belanja subsidi dengan pagu Rp400 juta belum mencatatkan realisasi hingga periode pelaporan tersebut. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat sejumlah pos anggaran yang membutuhkan perhatian dalam pelaksanaan program dan penyalurannya.
Di sisi lain, belanja pegawai menjadi salah satu komponen dengan tingkat penyerapan lebih tinggi. Realisasinya tercatat sekitar Rp1,4 triliun atau 67,59 persen dari total anggaran Rp2 triliun.
BPKAD Bojonegoro menargetkan realisasi APBD dapat mencapai 90 persen hingga akhir Desember 2026. Target tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pada sisa waktu tahun berjalan.
Percepatan realisasi belanja diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan. Namun, upaya mengejar target penyerapan tetap perlu disertai pengawasan agar penggunaan anggaran sesuai peruntukan, memenuhi ketentuan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. [fif/beq]
