Ringkasan Berita:
- Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyampaikan harapan agar Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka dapat kembali berpasangan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029.
- Said menilai calon Wapres ideal harus mampu memahami karakter presiden, memiliki kedekatan politik, serta tidak menjadi pesaing atau menciptakan matahari kembar dalam pemerintahan.
- Sosok yang dinilai ideal berasal dari kelompok politik besar di parlemen dan memiliki kecakapan serta rekam jejak dalam pemerintahan.
- Said menyebut keputusan mengenai calon pengganti Gibran sepenuhnya menjadi kewenangan presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah berharap Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka nantinya dapat kembali berpasangan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2029. Menurutnya, kesinambungan kepemimpinan nasional diperlukan agar hasil pembangunan pemerintahan dapat dirasakan lebih optimal oleh masyarakat.
Harapan tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan Said saat menguraikan kriteria sosok ideal untuk mengisi jabatan Wakil Presiden RI yang ditinggalkan Gibran.
Said menilai, calon Wapres mendatang tidak cukup hanya memiliki kekuatan politik di parlemen. Sosok tersebut juga harus mampu memahami karakter presiden, memiliki kecakapan dalam pemerintahan, serta bisa menempatkan diri sebagai pendamping kepala negara.
“Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional, dan duet ini bisa kembali dalam satu pasangan pada pemilu 2029 agar jejak keberhasilan pembangunan lebih terasa oleh rakyat,” kata Said.
Menurutnya, hubungan kerja yang solid antara presiden dan wakil presiden menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan pemerintahan. Wapres diharapkan mampu melengkapi kepemimpinan nasional, bukan justru menghadirkan pusat kekuasaan lain yang berpotensi menimbulkan persaingan.
Said berpandangan, sosok ideal tersebut sebaiknya berasal dari kelompok politik yang memiliki kekuatan besar di parlemen, bahkan jika memungkinkan dari kelompok politik terbesar. Namun, kekuatan politik itu harus diimbangi dengan kemampuan dan pengalaman dalam pemerintahan.
“Sosok itu dari kelompok politik yang besar di parlemen, bahkan kalau perlu yang terbesar di parlemen, tetapi memiliki kecakapan dan rekam jejak di pemerintahan, sehingga pengalamannya bisa digunakan untuk membantu presiden menyukseskan pemerintahannya,” ujarnya.
Dia juga menekankan bahwa Wapres mendatang harus memiliki kedekatan dengan presiden dan mampu memahami arah kebijakan pemerintahan.
“Ketiga latar belakang pastinya memiliki kelebihan dan kelemahan masing masing. Jika Presiden memilih dari internal koalisinya, apalagi dari kader Gerindra sendiri, pastinya presiden tidak akan khawatir terkait resiko resiko politik, seperti berseberang jalan. Selain kader Gerindra, presiden juga dapat mengajukan tokoh internal yang menjadi lingkar presiden namun bukan bagian dari Gerindra,” terang Said.
Said menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki sejumlah alternatif dalam menentukan calon pengganti Gibran. Kandidat dapat berasal dari internal koalisi pemerintahan, kelompok politik di luar koalisi, maupun kalangan nonpolitik seperti profesional, teknokrat, ulama, dan budayawan.
Masing-masing pilihan memiliki kelebihan dan kelemahan. Jika memilih tokoh dari internal koalisi, presiden dinilai dapat mempertimbangkan keselarasan politik dan risiko perbedaan arah dalam pemerintahan.
Sementara itu, pilihan terhadap figur dari luar koalisi dapat menjadi pertimbangan untuk membangun persatuan dan memperkuat dukungan politik di DPR maupun di luar parlemen.
Adapun calon dari kalangan nonpolitik dapat dipilih apabila memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
Meski demikian, Said menilai calon dari kelompok politik besar dengan pengalaman pemerintahan menjadi opsi yang ideal. Sosok tersebut diharapkan mampu membantu presiden memetakan persoalan strategis sekaligus merumuskan solusi untuk menghadapi berbagai tantangan nasional.
“Sang wapres mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, seperti membantu merumuskan peta masalah strategis, sekaligus memberikan way out buat presiden, baik dalam jangka pendek maupun menengah, namun tetap dalam kredo politik presiden,” ucap dia.
Dia menilai pola kepemimpinan tersebut dapat membuat pemerintah lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat sekaligus menghadapi tantangan global.
“Opsi ini dalam hemat saya yang paling ideal, karena pemerintahan bisa lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan mendasar rakyat, mampu menghadapi berbagai tantangan global, bahkan menjadikan kepemimpinan nasional sebagai kekuatan strategis pembangunan,” terang Said.
Terkait mekanisme pengisian jabatan Wapres, Said menjelaskan bahwa ketentuannya telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan mekanisme tersebut, presiden memiliki kewenangan mengusulkan kandidat yang dianggap sesuai dengan kebutuhan pemerintahannya.
“Itu artinya sebelum 12 Januari 2027 kita sudah pasti memiliki wakil presiden baru. Sesuai konstitusi diatas, presidenlah yang memegang mandat untuk menentukan calon wakil presiden. Itu artinya, pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu,” kata Said.
Dia menegaskan keputusan akhir mengenai sosok pengganti Gibran sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.
“Namun semua itu berpulang ke presiden. Beliaulah yang paling paham apa yang dibutuhkannya. Setidaknya dari perjalanan dua tahun pemerintahan yang beliau pimpin, dan tantangan masalah yang harus diselesaikan ke depan,” pungkas Said. [beq]
