Madiun (beritajatim.com) – Dana simpanan sekitar 4.000 nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Berkah Sejahtera (MBS) Syariah dari berbagai cabang hingga kini belum sepenuhnya bisa dicairkan. Total dana yang masih menjadi persoalan diperkirakan mencapai Rp40 miliar. Kondisi tersebut membuat puluhan nasabah kembali mendatangi kantor pusat BMT MBS Center di Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Rabu (11/11/2026).
Kedatangan mereka bukan sekadar menanyakan pencairan simpanan, melainkan menagih kepastian atas janji pengembalian dana yang sebelumnya disampaikan pihak koperasi. Sebab, kesepakatan pengembalian secara bertahap yang dibahas dalam mediasi di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkop-UM) Kabupaten Madiun pada 9 September 2026 belum juga menunjukkan realisasi.
Salah satu nasabah, Ellan Ahmad (40), mengaku sudah terlalu lama menunggu kepastian. Ia menyebut, pihak BMT MBS sebelumnya menjanjikan penyelesaian persoalan melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dijadwalkan berlangsung Rabu (11/11/2026).
Namun, harapan nasabah untuk bertemu langsung dengan pengurus justru berubah setelah mendapat informasi bahwa rapat akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom.
“Kami ingin meminta kepastian. Sebelumnya dijanjikan hari ini ada RALB, tetapi ternyata diinformasikan melalui Zoom. Kami keberatan karena banyak anggota yang sudah lansia. Kalau dilakukan secara daring, tentu tidak semuanya bisa mengikuti,” ujar Ellan.
Situasi semakin mengecewakan ketika para nasabah mendatangi kantor pusat BMT MBS Center. Bangunan dua lantai yang juga menjadi lokasi rumah pendirinya, Sugeng Widodo, tersebut dalam kondisi tertutup dan tidak terlihat aktivitas operasional.
Nasabah juga berharap dapat bertemu dengan Sugeng Widodo maupun Ketua Pengurus BMT MBS, Endang Lestari. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena keduanya tidak berhasil ditemui.
Ellan sendiri mengaku keluarganya telah menyimpan dana di BMT MBS sejak sekitar 2017 atau 2018. Saat pertama kali bergabung, dana yang disimpan mencapai Rp100 juta. Setelah beberapa kali melakukan penarikan, masih tersisa sekitar Rp60 juta yang belum bisa dicairkan.
Permohonan pencairan sisa simpanan tersebut, kata dia, sudah diajukan sejak April 2026. Namun, hingga enam bulan berlalu, dana tersebut belum juga dikembalikan. Bahkan, pembayaran bagi hasil juga tidak lagi diterima.
“Sudah mengajukan pencairan sejak April, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Alasannya dana di kantor kosong karena terjadi penarikan besar-besaran. Katanya banyak anggota yang ikut menarik dana setelah terpengaruh kasus koperasi di Magetan,” ungkapnya.
Menurut Ellan, persoalan ini tidak hanya menimpa keluarganya. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat sekitar 4.000 anggota dari berbagai cabang yang mengalami persoalan serupa. Nilai simpanan masing-masing nasabah bervariasi, mulai dari Rp30 juta, Rp100 juta, Rp500 juta, Rp600 juta, bahkan ada yang mendekati Rp1 miliar.
Ia menambahkan, salah satu alasan keluarganya tertarik menempatkan dana di BMT MBS adalah tawaran bagi hasil yang dinilai cukup tinggi. Berdasarkan kartu bilyet yang dimilikinya, skema bagi hasil yang ditawarkan disebut mencapai sekitar 50 persen per tahun dari nilai simpanan.
Persoalan pengembalian dana tersebut sebenarnya sempat dibahas dalam mediasi di Disperdagkop-UM Kabupaten Madiun. Saat itu, pihak BMT MBS melalui kuasa hukumnya menawarkan skema pengembalian simpanan nasabah secara bertahap.
Nasabah pada prinsipnya menerima tawaran tersebut. Namun, mereka meminta adanya jaminan yang jelas, salah satunya berupa salinan dokumen aset yang disebut akan dijadikan jaminan pengembalian dana.
Sayangnya, hingga kini dokumen yang diminta belum diterima nasabah. Mereka juga mengaku belum mendapatkan informasi terperinci mengenai jenis maupun lokasi aset yang dijanjikan.
“Kuasa hukumnya waktu itu mengiyakan permintaan kami. Tetapi sampai sekarang salinan jaminan aset tidak diberikan. Kami tidak tahu asetnya apa dan berada di mana. Padahal, itu penting sebagai bentuk kepastian bagi nasabah,” tegas Ellan.
Para nasabah kini meminta pengurus BMT MBS tidak lagi memberikan janji tanpa kepastian realisasi. Mereka mendesak adanya keterbukaan mengenai kondisi keuangan koperasi, kejelasan aset yang dijadikan jaminan, serta jadwal pengembalian dana yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi nasabah, persoalan utama bukan lagi sekadar menunggu pencairan simpanan, melainkan memastikan hak mereka atas dana yang telah dipercayakan kepada koperasi tersebut bisa dikembalikan. (rbr/kun)
