Jakarta (beritajatim.com) – Perwakilan Lokataru Foundation, Nurkholis Hidayat mengingatkan, bahwa transparansi project by project level dan commodity trading, sangat krusial untuk mendorong akuntabilitas.
Ini terutama, menurut Nurkholis, untuk menutup celah pemburu rente dan ruang korupsi yang selama ini diduga justru berada melalui rantai service project/sub kontrak industri ekstraktif yang melibatkan elit-elit lokal.
“Dengan transparansi project by project level, publik juga dapat secara jelas membedah berbagai isu seperti divestasi PT Freeport, misalnya,” ujarnya, Senin (11/3/2019).
Nurkholis menambahkan, Pemerintah Indonesia, sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk menjadi bagian dari negara pilot di antara negara pelaksana Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) dan juga telah mempublikasikan laporan transparansi commodity trading.
Namun, hasilnya masih jauh dari harapan. Baik dari ruang lingkup maupun temuan yang dihasilkan. “Beberapa temuan yang dihasilkan pun tidak terkonfirmasi, terutama dari Pertamina yang tidak mau membuka data, khususnya data terkait impor, sellerdan buyer, maupun sekedar mengkonfirmasi temuan,” jelas Nurkholis.
Padahal transparansi commodity trading ini, lanjut dia, sejalan dengan rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang beberapa waktu lalu bekerja untuk membenahi sektor migas dan sayangnya sampai hari ini pun rekomendasinya entah sampai mana.
Koordinator Nasional, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah mengungkapkan, keputusan Dewan EITI Internasional dalam pertemuan internasional ke-42 yang diselenggarakan di Kyev, Ukraina pada 28 Februari lalu menunjukkan kemajuan advokasi masyarakat sipil dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif.
“Lebih penting lagi, EITI menuntut adanya dampak perbaikan nyata dalam wujud reformasi tata kelola industri ekstraktif,” ujarnya sesuai rilis yang diterima beritajatim.com. [lus/ted]
