Politik Pemerintahan

Sekda Jember Beberkan Dua Sumber Kegaduhan ASN

Mirfano (sumber: jemberkab.go.id)

Jember (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah Mirfano membeberkan dua sumber kegaduhan di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia meminta kepada ASN tetap tenang dan menyikapi masalah yang dihadaou dengan pikiran jernih.

“Sumber kegaduhan pertama adalah adanya perintah yang disampaikan melalui WhatsApp kepada 16 organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun rencana kerja belanja (RKB) pos anggaran belanja tidak tetap (BTT),” kata Mirfano, Sabtu (23/1/2021).

Perintah melalui WhatsApp dan bukan tertulis ini, menurut Mirfano, membingungkan para kepala OPD. “Mereka melaporkannya kepada saya,” katanya.

Dasar dari pecairan anggaran BTT tersebut adalah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021. “Lha kita tahu perbup tersebut diundangkan tanpa pengesahan gubernur. Bagaimana kita bisa mencairkan anggaran yang dasarnya tidak punya legal standing? Perbup APBD ini sudah kami laporkan kepada Ibu Gubernur Jatim,” kata Mirfano.

Mirfano meminta kepada seluruh ASN agar mengabaikan perintah menyusun RKB yang bersumber dari WhatsApp atau lisan tanpa perintah tertulis. “Jika ada perintah tertulis pun dimohon agar kepala OPD berkonsultasi dengan kami,” katanya.

Sumber kegaduhan kedua adalah kebijakan pengundangan KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) 2021 yang menjadi dasar diterbitkannya surat keputusan pelaksana tugas untuk seluruh jabatan. Pengundangan ini memunculkan persoalan.

“Seluruh jabatan demisioner, sehingga harus segera ditetapkan pejabat untuk mengisi formasi jabatan pada KSOTK baru tersebut. Jadi seluruh jabatan akan demisioner,” kata Mirfano.

Penetapan pejabat pelaksana tugas (Plt) bermakna telah terjadi perubahan status hukum terhadap pejabat definitif pada KSOTK sebelumnya. “Maka telah terjadi penggantian jabatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,” kata Mirfano.

Mirfano mengingatkan bahwa penetapan pejabat pelaksana tugas hanya bisa dilakukan untuk jabatan kosong oleh pejabat yang eselonnya setara atau setingkat lebih tinggi. Sementara, pengundangan KSOTK 2021 mengakibatkan seluruh pejabat akan berstatus staf.

“Pembebastugasan jabatan menjadi staf harus melalui pemeriksaan oleh atasan langsung sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010. Manakala tidak dilalui, maka yang bersangkutan harus dikukuhkan kembali sesuai jabatan sebelumnya,” kata Mirfano.

Akibat demisioner, seluruh ASN berposisi sebagai staf. “Maka tidak ada yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi jabatan eselon ll, lll, dan lV walaupun dengan status pelaksana tugas atau pelaksana harian. Hal ini bermakna telah terjadi stagnasi pemerintahan akibat dari krisis legalitas jabatan,” kata Mirfano. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar