Pemkab Mojokerto Gelar Sosialisasi Pendampingan dan Izin Edar Jelang Pemilu 2024, Ini Tujuannya

Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam rangka meningkatkan daya saing para pelaku usaha rumah industri olahan atau biasa disebut home industry sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati membuka secara resmi sosialisasi pendampingan sertifikasi halal dan izin edar bagi para pelaku usaha home industry makanan dan minuman.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Industri Rumah Olahan (IKIRO) Provinsi Jawa Timur dan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Provinsi Jawa Timur, berlangsung di gedung pertemuan Bumi Majapahit, Desa Randugenengan, Kecamatan Dlanggu, Selasa (26/9/2023). Kegiatan ini dikuti sedikitnya 104 pelaku usaha rumah industri olahan se-Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan sosialisasi yang berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto tersebut bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga bisa mendukung pelaksanaan Pemilu damai tahun 2024. Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini mengapresiasi atas dilaksanakan kegiatan tersebut sehingga dapat meningkatkan daya saing para pelaku usaha home industry yang diharapkan dapat memulihkan ekonomi dengan cepat akibat dampak dari pandemi Covid-19.

“Akibat dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada pembatasan kegiatan masyarakat dan melarang masyarakat untuk berkerumun, menyebabkan pasar digital atau marketplace menjadi salah satu opsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Sehingga dalam mengembangkan usaha untuk bisa bersaing dalam merebut pangsa pasar dari berbagai sektor,” ungkapnya.

Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini menilai, sertifikasi halal, NIB dan PIRT menjadi faktor penting untuk para pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produknya. Sehingga ketika produsen memiliki pangsa pasar semakin luas dan bisa bertahan, bersaing serta berkembang.

“Maka harus tahu standar apa yang bisa membuat produk kita ini bertahan dan laku di pasar. Sertifikasi halal ini penting, kalau masih kecil-kecilan di lingkungan kita sudah tenang tidak bakal tanya, tetapi kalau anda ingin masuk ke pasar yang lebih luas, orang sekarang itu mempertimbangkan dan memperhitungkan ini halal atau tidak karena pilihannya banyak,” jelasnya.

Selain itu, dalam memulihkan ekonomi di Bumi Majapahit, Bupati menegaskan, bahwa Pemkab Mojokerto berkomitmen untuk memperbaiki pasar-pasar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan melaksanakan program dari Disperindag Kabupaten Mojokerto yakni pasar bersih, sehat, dan ramai (BERSERI) yang didukung dengan wifi.

“Jadi minta maaf kalau pembangunannya tidak langsung bres, karena anggarannya harus disesuaikan dengan skala prioritas. Tahun 2023-2024 menjadi skala prioritas adalah Pemilu dan Pilkada serentak yang ini harus dibiayai oleh pemerintah. Menciptakan situasi aman dan kondusif pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, dapat menjadi salah satu upaya dalam memulihkan ekonomi di Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.

Bupati meminta, para pelaku dapat fokus mengembangkan usahanya dan ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun 2024. Bupati meminta pelaku ekonomi yang memiliki usaha industri rumah olahan agae tetap fokus pada industri olahan namun ia menghimbau untuk tetap menyalurkan hak syara pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

“Artinya fokus berjualan tetapi kalau waktunya nyoblos ya nyoblos yang kampanye biarkan berkampanye. Saya minta anda fokus jangan sampai jalannya Pilkada serentak ini memberikan pengaruh yang tidak baik atau negatif terhadap usaha anda, jadi kita mengupayakan situasi aman, kondusif, dan terkendali,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPD IKIRO Provinsi Jawa Timur, Siti Masito berharap dengan dilaksanakan kegiatan ini, dapat meningkatkan sektor industri rumah olahan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto. “Serta memberikan kemudahan kepada para pelaku industri rumah olahan untuk mendapatkan legalitas yaitu NIB, PIRT dan juga Sertifikasi Halal,” pungkasnya.

Diketahui pada pelaksanaan sosialisasi pendampingan sertifikasi halal dan izin edar bagi para pelaku usaha home industry makanan dan minuman, juga turut dihadiri Kepala Disperindag Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal, Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Bukhori, Kepala Cabang Bulog Surabaya Selatan, Rusli, Kepala BPJS Provinsi Jawa Timur dan Kepala BTN Kanwil Jawa Timur. [tin/kun]